Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H Yusri.
Portalsembilan, BALIKPAPAN – Penanggulangan banjir di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan DPRD. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H Yusri, menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat guna menangani banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusri kepada wartawan pada Selasa (15/7/2025), menanggapi upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang terus berupaya membangun infrastruktur pengendalian banjir. Salah satunya melalui proyek pembangunan Bendungan Pengendali (Bendali) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal Hulu yang berada di belakang kawasan Pasar Segar.
“Pemerintah sudah berusaha keras, tapi kita tidak bisa hanya bergantung pada itu. Warga juga punya peran penting dalam menjaga lingkungan,” ujar Yusri.
Menurut politisi Partai Golkar itu, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran air dan parit, akan sangat membantu kelancaran sistem drainase kota. Ia menilai, tumpukan sampah sering menjadi biang kerok tersumbatnya aliran air yang menyebabkan banjir di beberapa titik.
“Banjir ini masalah bersama. Masyarakat harus punya kesadaran untuk tidak membuang sampah ke parit. Kebiasaan kecil seperti itu bisa berdampak besar,” tegasnya.
Selain itu, Yusri juga mendorong Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan agar lebih intens melakukan pengerukan sedimen dan pembersihan saluran air, terutama di wilayah-wilayah yang rawan tergenang.
Ia mencontohkan model penanganan banjir yang diterapkan di Kota Surabaya dengan konsep “Revolusi Drainase”, yakni dengan memasang box culvert besar di sejumlah ruas jalan. Konsep tersebut dinilai sukses mempercepat aliran air langsung ke laut dan mengurangi genangan.
Namun, lanjutnya, penerapan sistem serupa di Balikpapan dinilai cukup sulit karena masih terkendala dengan pembebasan lahan.
“Di Surabaya mungkin lebih mudah karena infrastrukturnya memungkinkan. Tapi di Balikpapan, hambatan lahan milik warga masih jadi tantangan besar,” jelasnya.
Yusri berharap ada peningkatan koordinasi lintas sektor dan lebih luas lagi peran serta warga dalam upaya penanganan banjir, yang hingga kini masih menjadi masalah klasik di kota minyak ini.
“Banjir itu bukan cuma tugas DPU atau wali kota saja. Ini tugas kita semua sebagai warga Balikpapan,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)
