rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Mahulu pada Rabu, (09/07/2025). *(Prokopim)
Portalsembilan, MAHAKAM ULU – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) secara resmi menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Jawaban tersebut disampaikan dalam forum Rapat Paripurna DPRD Mahulu yang digelar di gedung dewan, dan disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Mahulu, Drs. Yohanes Avun, M.Si., mewakili Bupati Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E.
Mengawali penyampaiannya, Wabup menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi atas berbagai masukan dan dukungan terhadap kinerja pemerintah, termasuk atas penghargaan terhadap keberhasilan Mahulu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Predikat WTP yang kita raih bukanlah sekadar pencapaian administratif. Ini adalah buah dari komitmen dan kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip regulasi,” ucap Yohanes.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut juga menjadi pemacu semangat bagi Pemkab Mahulu untuk terus menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan, termasuk dalam menindaklanjuti secara serius seluruh temuan hasil audit BPK.
Lebih jauh, Pemkab Mahulu juga menanggapi catatan DPRD terkait pencapaian realisasi belanja daerah yang mencapai Rp2,2 triliun dari target Rp2,7 triliun. Selain itu, capaian luar biasa dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target hingga 543,25% turut menjadi sorotan positif dari DPRD.
“Realisasi PAD ini menunjukkan bahwa Mahulu memiliki potensi ekonomi yang semakin berkembang. Pemerintah akan terus mendorong efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah,” jelasnya.
Terkait arah kebijakan belanja daerah ke depan, Pemkab menegaskan akan tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan infrastruktur, serta pemerataan pelayanan publik hingga ke wilayah pedalaman.
Yohanes juga menekankan pentingnya kesinambungan hubungan antara pemerintah dan legislatif dalam menjaga irama pembangunan daerah agar tetap berjalan seimbang dan merata.
“Kolaborasi yang kuat antara DPRD dan pemerintah merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh Mahulu,” tambahnya.
Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini bukan hanya dokumen teknis, melainkan instrumen penting dalam menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Di samping itu, dokumen ini juga mencerminkan akuntabilitas dan profesionalisme pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat.
“Melalui Ranperda ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ADV/DISKOMINFOSTANDI MAHULU)
