Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang.
Portalsembilan, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menyoroti kesenjangan distribusi pelatihan kerja di Kalimantan Timur, khususnya untuk wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) seperti Balikpapan dan sekitarnya. Ia menegaskan pentingnya peran aktif Balai Latihan Kerja (BLK) dalam menciptakan keadilan akses keterampilan kerja.
Menurut Oddang, selama ini pelaksanaan pelatihan kerja masih terpusat di Samarinda, sehingga menyulitkan masyarakat di daerah selatan Kaltim yang harus menempuh perjalanan jauh serta mengeluarkan biaya tambahan untuk ikut pelatihan.
“Selama ini pelatihan masih berfokus di Samarinda. Masyarakat Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser harus keluarkan ongkos lebih hanya demi mendapatkan pelatihan. Ini jelas tidak adil,” ujarnya kepada media, Selasa (8/7/2025).
Ia mendorong agar BLK Balikpapan dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan untuk wilayah selatan Kalimantan Timur. Menurutnya, jika pemerintah serius, maka BLK bisa menjadi ujung tombak pemberdayaan SDM lokal dalam menyambut pembangunan IKN.
“Wilayah selatan harus difasilitasi dengan pelatihan berkualitas. Jangan sampai masyarakat di daerah penyangga IKN malah tertinggal dari segi kompetensi,” imbuhnya.
Oddang juga mengingatkan pentingnya penyusunan kurikulum pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Ia menekankan bahwa lembaga pelatihan tidak boleh hanya sekadar seremonial atau administratif, melainkan betul-betul berorientasi pada hasil.
“BLK harus menghasilkan lulusan siap kerja. Kurikulumnya harus menyesuaikan kebutuhan industri sekarang dan masa depan,” tegas Oddang.
Ia juga menyuarakan kekhawatiran bahwa jika pelatihan tidak merata, maka masyarakat lokal berpotensi tersingkir di daerahnya sendiri. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
“Kalau tidak ada keberpihakan, warga lokal hanya jadi penonton pembangunan. Ini bisa menimbulkan masalah sosial,” tambahnya.
DPRD Balikpapan pun mendorong adanya kerja sama erat antara BLK dan pelaku industri agar pelatihan benar-benar berdampak pada serapan tenaga kerja lokal.
“Kami ingin ketimpangan ini diselesaikan secara struktural. BLK harus jadi solusi, bukan hanya simbol,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
