Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu), Drs. Yohanes Avun, M.Si.
Portalsembilan, MAHAKAM ULU – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahulu.
Nota pengantar atas Ranperda tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Mahulu, Drs. Yohanes Avun, M.Si., dalam Rapat Paripurna DPRD Mahulu yang berlangsung di lantai 2 Kantor DPRD. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Devung Paran, A.Md., Keb., didampingi Wakil Ketua I Nor Lili Bulan dan Wakil Ketua II Desiderius Dalung Lasah. Turut hadir pula jajaran Forkopimda, anggota dewan, serta kepala OPD dari lingkungan Pemkab Mahulu.
Dalam penyampaiannya, Wabup Yohanes menegaskan bahwa pengajuan Ranperda ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.
“Penyusunan laporan ini didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan menggambarkan capaian pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2024,” jelas Yohanes.
Ia juga merinci struktur keuangan daerah sepanjang tahun tersebut, di antaranya:
-
Pendapatan Daerah: Rp 2,045 triliun
-
Belanja Daerah: Rp 2,2 triliun, terdiri dari:
-
Belanja Operasi: Rp 1,1 triliun
-
Belanja Modal: Rp 863,6 miliar
-
Belanja Tidak Terduga: Rp 3,6 miliar
-
Belanja Transfer: Rp 202,9 miliar
-
-
Pembiayaan Daerah:
-
Penerimaan Pembiayaan: Rp 899,7 miliar
-
Pengeluaran Pembiayaan: Rp 10 miliar
-
Pembiayaan Netto: Rp 889,7 miliar
-
-
SiLPA Tahun Anggaran 2023: Rp 726,3 miliar
Menurut Wabup, data ini menunjukkan bagaimana APBD telah dikelola untuk mendukung pembangunan dan layanan publik, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada DPRD Mahulu atas sinergi yang telah terbangun sepanjang proses perencanaan dan pelaksanaan program daerah.
“Dukungan dari DPRD sangat berarti dalam menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami berharap Ranperda ini dapat segera dibahas dan disahkan agar pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan sesuai koridor hukum,” tambahnya.
Rapat paripurna ditutup dengan sesi foto bersama antara unsur pimpinan DPRD, anggota dewan, serta Wakil Bupati sebagai simbol kebersamaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Mahulu. (ADV/DISKOMINFOSTANDI MAHULU)
