Rapat Paripurna DPRD.
SAMARINDA, Portalsembilan – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) menunjukkan komitmen tinggi dalam keterbukaan tata kelola keuangan daerah. Bertempat di Ballroom Hotel Fugo Samarinda pada Jumat (17/07/2026), pemda membedah pencapaian sekaligus tantangan anggaran dalam Rapat Paripurna DPRD Mahulu.
Sidang penting yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, Amd. Kep., S.H. ini mengombinasikan pertanggungjawaban program kerja masa lalu dengan evaluasi berjalan.
Momen ini diawali dengan persetujuan formal atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan, memberikan penghormatan tinggi kepada badan legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah mengawal dokumen ini hingga tahap akhir.
Keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi dan efisiensi belanja sepanjang tahun 2025 diklaim menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan yang merata.
Setelah disepakati melalui penandatanganan berkas bersama, draf regulasi ini akan segera diteruskan ke tingkat Provinsi untuk mendapatkan evaluasi dari Gubernur Kalimantan Timur.
Tak berhenti pada capaian tahun lalu, Bupati Angela langsung memaparkan dinamika riil penggunaan anggaran terkini melalui Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 2026 dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya.
Secara objektif, pemda memaparkan bahwa target penyerapan anggaran hingga akhir Juni 2026 belum berjalan optimal.
Tersendatnya serapan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya proses pemenuhan dokumen persyaratan dana transfer pusat yang masih berjalan di kementerian terkait.
Faktor internal seperti penataan efisiensi belanja serta sejumlah proyek infrastruktur yang masih berada dalam fase lelang dan pengerjaan fisik juga berimbas pada keterlambatan pembukuan keuangan.
Menghadapi paruh kedua tahun anggaran, Pemkab Mahulu langsung mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan seluruh jajaran dinas untuk melakukan akselerasi program di lapangan.
“Untuk prognosis enam bulan ke depan, Pemerintah Daerah menargetkan tingkat serapan anggaran dapat mencapai hingga 99,99 persen,” tegas Bupati Angela.
Estimasi serapan maksimal ini dipatok dengan catatan penyaluran dana perimbangan dari pusat maupun provinsi bisa diterima tepat waktu tanpa kendala logistik yang berarti.
Penyatuan dua agenda besar dalam satu forum ini mempertegas komitmen instansi pemerintahan di Mahulu untuk saling mengawasi alur kas daerah. Sinkronisasi data ini diharapkan mampu memperkecil celah penyimpangan sekaligus mempercepat distribusi kue pembangunan ke seluruh pelosok Bumi Urip Kerimaan. (ADV/Mahakam Ulu)
