Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Senin (7/7/2025), juru bicara Fraksi Golkar, Hj. Muliati.
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali mencatat prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesekian kalinya, Balikpapan berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.
Apresiasi datang dari Fraksi Partai Golkar DPRD Balikpapan, yang menilai capaian ini sebagai bentuk konsistensi pemerintah kota dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Dalam penyampaian pandangan umum pada Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Senin (7/7/2025), juru bicara Fraksi Golkar, Hj. Muliati, menyampaikan penghargaan tinggi kepada jajaran pemerintah atas kerja keras dan komitmen menjaga kredibilitas laporan keuangan daerah.
“Predikat WTP ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar tanpa temuan besar yang mencoreng kredibilitas laporan. Ini adalah hasil kerja keras bersama yang patut diapresiasi,” ujar Muliati.
Selain keberhasilan mempertahankan WTP, Fraksi Golkar juga mencatat kinerja positif Pemkot dalam realisasi pendapatan daerah. Berdasarkan laporan, pendapatan daerah tahun 2024 berhasil melampaui target hingga 100,28 persen, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan.
Namun, Fraksi Golkar tetap memberikan catatan strategis agar capaian tersebut tidak hanya menjadi angka keberhasilan, tetapi juga fondasi dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa depan.
“Evaluasi terhadap administrasi PAD memang sudah membaik, tetapi penguatan kapasitas SDM serta sistem pengawasan internal harus terus ditingkatkan agar potensi daerah benar-benar tergali optimal,” jelas legislator dari Dapil Balikpapan Barat itu.
Di sisi lain, Fraksi Golkar juga menyoroti tantangan penyerapan anggaran belanja daerah. Muliati menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar eksekusi program tidak terhambat oleh lemahnya perencanaan atau keterlambatan pelaksanaan.
“Realisasi anggaran sebaiknya dilakukan secara proporsional tiap bulan, agar manfaat program pemerintah bisa langsung dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya menambahkan.
Dalam konteks pembangunan dan pelayanan publik, Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga hasilnya tidak hanya terlihat dalam laporan keuangan, tetapi juga nyata dirasakan oleh masyarakat.
Sebagai penutup, Hj. Muliati menegaskan komitmen Fraksi Golkar untuk terus menjadi mitra strategis Pemkot Balikpapan dalam mengawal pembangunan menuju kota yang berdaya saing tinggi.
“Kami siap bersinergi dalam mendorong visi besar Kota Balikpapan sebagai kota maju, nyaman, dan religius dalam bingkai Madinatul Iman,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
