Destinasi Wisata Langit Timur, Desa Loa Ulung, Tenggarong Seberang.
Portalsembilan.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan perlunya sinergi lintas sektor dalam pengembangan desa wisata. Meski pengelolaan teknis berada di bawah Dinas Pariwisata, DPMD menyebut keterlibatan pihaknya krusial untuk mendorong tata kelola ekonomi wisata yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pengembangan desa wisata memang menjadi domain teknis Dinas Pariwisata, namun banyak aspek pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan sinergi antarlembaga. Kolaborasi ini sangat penting, terlebih program ini berjalan secara berjenjang dari kabupaten hingga nasional,” kata A. Riyandi Elvander, Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa, pada Kamis (3/7/2025).
Beberapa desa di Kukar telah ikut serta dalam ajang desa wisata tingkat provinsi dan nasional. Namun, Riyandi menekankan bahwa partisipasi tersebut harus dibarengi dengan kesiapan desa, terutama dari sisi sumber daya manusia.
“Kami melihat peningkatan kapasitas SDM sangat krusial untuk menunjang pengelolaan pariwisata yang kompetitif. Tanpa kualitas SDM yang mumpuni, pengembangan desa wisata sulit memberikan dampak ekonomi yang maksimal,” ujarnya.
Saat ini, belum ada program pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM desa wisata yang terjadwal secara spesifik. DPMD juga masih menunggu daftar resmi desa yang ikut serta dalam program-program nasional seperti lomba desa wisata atau “Desa Budaya”.
Riyandi juga menyoroti minimnya kemitraan antara pemerintah desa dan pelaku wisata lokal. Banyak destinasi wisata di desa masih dikelola secara individu tanpa keterlibatan pemerintah desa, sehingga menyulitkan proses pembinaan maupun intervensi program.
“Ke depan, kami harap ada bentuk kerja sama yang lebih konkret. Pemerintah desa perlu menjadi fasilitator dalam mengintegrasikan pelaku wisata perorangan ke dalam kerangka pembangunan desa,” tegasnya.
Beberapa desa memang telah mulai mengelola objek wisata melalui BUMDes atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Namun dampaknya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) masih belum terasa.
“Kami melihat pengelolaan wisata desa belum optimal, karena inovasi dari pengelola masih terbatas. Padahal, potensi yang dimiliki sangat besar. Maka, inovasi dan penguatan kelembagaan perlu terus dilakukan,” ujar Riyandi.
DPMD Kukar menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, penguatan kapasitas pelaku, dan peran aktif pemerintah desa dalam mengintegrasikan sektor pariwisata ke dalam pembangunan desa.
“Kalau desa tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dan mulai bersinergi, maka dampaknya tidak hanya pada peningkatan PADes, tapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tutupnya. (Adv/DPMD KUKAR/Ko)
