Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali.
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Tahun ajaran baru selalu menjadi momen penuh harap bagi para lulusan sekolah dasar. Namun di Kota Balikpapan, keterbatasan daya tampung SMP negeri kerap menjadi tantangan tahunan. Dari sekitar 11 ribu lulusan SD tahun ini, hanya separuhnya yang bisa tertampung di SMP negeri.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menyebutkan kapasitas sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 5.000–6.000 siswa. Artinya, ada sekitar 5.000 siswa yang harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
“Persoalan ini bukan hanya karena gedung sekolah yang terbatas, tapi juga faktor zonasi dan distribusi wilayah. Akibatnya, ribuan siswa terpaksa mencari alternatif di luar sekolah negeri,” jelas Gasali, Selasa (1/7/2025).
Sebagai langkah solusi, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bekerja sama dengan 13 sekolah swasta untuk memberikan subsidi biaya pendidikan. Skema bantuan yang diberikan cukup meringankan, yakni:
• Subsidi SPP sebesar Rp150 ribu per bulan per siswa
• Subsidi uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa
Program ini ditargetkan bisa menjangkau 800 hingga 1.000 siswa. Menurut Gasali, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen agar tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala biaya.
“Tujuannya jelas, agar semua anak tetap bisa melanjutkan pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Mekanisme penyaluran dilakukan melalui data siswa yang diterima di sekolah swasta mitra. Nantinya pihak sekolah wajib melaporkan jumlah penerima bantuan ke Disdikbud untuk diverifikasi sebelum dana disalurkan.
Meski menyambut positif langkah subsidi ini, DPRD tetap menekankan bahwa pembangunan unit sekolah negeri baru adalah kebutuhan jangka panjang yang tak bisa ditunda.
“Program subsidi ini baik, tapi jangan sampai menunda pembangunan sekolah negeri baru. Pembangunan SMP negeri harus jadi prioritas ke depan, agar kesenjangan daya tampung bisa berkurang,” tambah Gasali.
DPRD Balikpapan berharap, dengan dukungan anggaran yang memadai dan sinergi pemerintah, setiap anak di Balikpapan bisa mendapatkan hak pendidikan secara adil, baik melalui sekolah negeri maupun swasta. (ADV/DPRD Balikpapan)
