Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adi Negara.
Portalsembilam, BALIKPAPAN – Proyek pembangunan bendungan pengendali banjir (bendali) di kawasan Gunung Samarinda Baru kembali menuai sorotan. Kali ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adi Negara, mengkritik keras kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana proyek dengan masyarakat setempat, termasuk dengan DPRD.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (2/6/2025), Halili mengatakan menerima laporan dari masyarakat mengenai kegiatan penggalian lahan seluas 4 hektare yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi. Bahkan, para ketua RT dan tokoh masyarakat di sekitar lokasi proyek pun tidak mendapat informasi awal.
“Saya dapat laporan dari masyarakat bahwa ada penggalian untuk proyek bendali. Tapi tidak ada pemberitahuan, tidak ada konfirmasi kepada warga, bahkan kepada kami di Komisi III juga tidak ada informasi apa pun,” ujar Halili.
Ia menegaskan bahwa meskipun proyek tersebut berada di Gunung Samarinda Baru, dampaknya bisa dirasakan hingga ke wilayah Gunung Samarinda dan sekitarnya. Oleh karena itu, menurutnya, keterbukaan informasi dari pemerintah kota, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), sangat penting dalam pelaksanaan proyek semacam ini.
Halili menyoroti kecenderungan pelaksanaan proyek pemerintah yang terkesan langsung dikerjakan tanpa melibatkan masyarakat terlebih dahulu. Menurutnya, pendekatan seperti ini justru menimbulkan keresahan, padahal seharusnya masyarakat dilibatkan sejak awal.
“Saya sampaikan juga ke pihak pelaksana proyek, kalau ada pekerjaan besar seperti ini sebaiknya disosialisasikan dulu. Jangan karena ini proyek pemerintah lalu langsung dikerjakan tanpa komunikasi,” tegasnya.
Meski pembangunan bendali tersebut disebut bertujuan untuk menampung aliran air dari kawasan seperti Kampung Timur, Wonorejo, dan Sosial, Halili menilai penjelasan teknis mengenai mekanisme pengendalian air belum pernah dipaparkan secara jelas.
“Setplan-nya katanya air dari beberapa wilayah seperti Bendali Wonorejo Kampung Timur, akan ditampung di bendali ini. Tapi sampai sekarang belum jelas bagaimana mekanismenya. Ini yang perlu dijelaskan ke warga dan kami di DPRD,” ucapnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Balikpapan bisa memperbaiki pola komunikasi ke depan, agar setiap program pembangunan berskala besar dapat dijalankan dengan dukungan masyarakat melalui informasi yang transparan. (ADV/DPRD Balikpapan)
