Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik.
Portalsembilan, BALIKPAPAN – Menjelang Hari Raya Idul Adha, Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, memberikan peringatan penting kepada Pemerintah Kota, khususnya Dinas Perdagangan, untuk menjaga ketersediaan gas LPG 3 kilogram di masyarakat.
Menurut Japar, kebutuhan gas LPG 3 kg akan meningkat drastis menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Adha karena aktivitas memasak yang melonjak, terutama di kalangan rumah tangga penerima subsidi. Untuk itu, pengawasan distribusi dan pasokan LPG subsidi harus ditingkatkan.
“Ketersediaan gas LPG sangat dibutuhkan masyarakat untuk memasak, terutama menjelang hari raya seperti Idul Adha ini. Pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan, harus betul-betul memantau sirkulasi LPG subsidi agar tidak sampai terjadi kekosongan,” ujar Japar, Senin (2/6/2025).
Ia menegaskan bahwa tabung gas bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga tidak boleh ada kebocoran distribusi atau penyaluran yang tidak tepat sasaran. Japar juga meminta agar seluruh pihak, termasuk warga, ikut mengawasi distribusi di tingkat pangkalan.
“Kepada masyarakat juga kami imbau agar membeli sesuai kebutuhan. Gas subsidi ini memang diperuntukkan bagi warga kurang mampu, jadi semua pihak harus saling memantau di lapangan,” tambahnya.
Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa jika tidak diawasi, potensi kelangkaan akan terbuka, dan hal itu bisa memicu kenaikan harga secara sepihak yang tentu akan membebani warga.
“Apalagi menjelang Idul Adha, penggunaan gas pasti meningkat. Kita tidak ingin kejadian seperti kelangkaan BBM kemarin terulang kembali,” kata Japar dengan nada serius.
Untuk saat ini, menurut pengamatan DPRD, distribusi LPG 3 kg masih tergolong lancar dan tidak ditemukan antrean atau lonjakan harga. Namun, ia berharap kondisi ini tetap terjaga hingga hari H Idul Adha.
“Dalam waktu satu minggu ke depan, mudah-mudahan kondisi tetap kondusif, tidak ada antrean panjang, dan harga di masyarakat tetap stabil,” jelasnya.
Saat ditanya soal kemungkinan pemanggilan pihak terkait oleh DPRD, Japar menyatakan akan mempertimbangkan situasi di lapangan dan menunggu hasil pemantauan internal komisi.
“Selama tidak ada permasalahan yang signifikan di masyarakat, mungkin kami belum perlu melakukan pemanggilan khusus. Namun, tentu kami akan terus memantau perkembangan di lapangan,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
