Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle.
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Rabu (14/5/2025). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle.
Dalam pernyataannya, Sabaruddin menyebut kunjungan ini sebagai bentuk perhatian serius dari pihaknya terhadap kemajuan pembangunan di Kota Balikpapan, terutama menyangkut keterbatasan anggaran daerah. Menurutnya, dukungan dari pemerintah provinsi melalui bantuan keuangan sangat diperlukan untuk mendorong akselerasi pembangunan.
“Kami dari Dapil Kota Balikpapan tentu memperjuangkan kepentingan daerah kami. Namun sayangnya, saat kami berkunjung, rekan-rekan DPRD Kota Balikpapan justru sedang melaksanakan kegiatan luar daerah, sehingga kami tidak mendapatkan data secara maksimal,” ujar Sabaruddin.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan ke DPRD Balikpapan, bukan ke pemerintah kota, karena pihak legislatif dianggap lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara langsung.
“Kami tidak berkunjung ke pemerintah kota, karena kami lebih ingin menggali informasi langsung dari DPRD Kota Balikpapan mengenai apa saja kebutuhan dan persoalan utama di daerah,” jelasnya.
Terkait alokasi bantuan keuangan dari provinsi, Sabaruddin menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Setiap dana yang dikucurkan harus tepat sasaran dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ada 10 orang anggota dari Dapil Balikpapan yang tentunya memiliki akuntabilitas untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat di sini,” tegasnya.
Meski pertemuan langsung dengan anggota DPRD Balikpapan tidak terlaksana karena mereka sedang berada di luar daerah, Sabaruddin tetap menghormati kondisi tersebut dan berkomitmen melanjutkan komunikasi.
“Mungkin terjadi sedikit miskomunikasi terkait jadwal. Namun, hal ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka,” ujarnya.
Ia mengatakan, informasi dari DPRD kabupaten/kota sangat penting sebagai dasar dalam menyusun prioritas bantuan keuangan provinsi, karena kebutuhan setiap daerah di Kaltim memiliki karakteristik berbeda.
“Kebutuhan tiap daerah di Kaltim berbeda-beda. Ada yang fokus pada infrastruktur, pendidikan, penanganan banjir, dan lainnya. Karena itu penting bagi kami untuk mendapatkan informasi yang valid dari daerah masing-masing, termasuk Balikpapan,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)
