
Portalsembilan.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan yang merata dan inklusif dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik. Agenda yang difokuskan pada pemuda, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan pelaku kebudayaan ini dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Haryanto, Senin (5/5/2025) di Ruang Rapat Bappeda Kukar.
Dalam sambutannya, Dafip menyebutkan bahwa Musrenbang Tematik merupakan bagian penting dalam proses perencanaan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia mengakui bahwa kelompok ini selama ini belum mendapatkan porsi yang adil dalam penyusunan program pembangunan dan alokasi anggaran.
“Kita ingin memastikan bahwa kelompok rentan ini tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang ikut menentukan arah dan prioritas kebijakan daerah,” ungkap Dafip.
Ia menambahkan bahwa forum ini juga merupakan implementasi dari pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) yang diamanatkan dalam RPJPD 2025–2045. Pendekatan ini menggabungkan berbagai aspek pembangunan untuk menjawab tantangan secara menyeluruh, termasuk dimensi wilayah, sosial, ekonomi, dan budaya.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, lembaga disabilitas, forum anak, komunitas budaya, hingga akademisi dan instansi teknis pemerintah. Mereka bersama-sama mengidentifikasi isu utama dan menyusun program prioritas yang lebih relevan dan berkeadilan.
“Kami mendorong OPD agar tidak hanya mencatat, tapi juga mengimplementasikan hasil Musrenbang dalam program kerja dan kebijakan tahun mendatang,” lanjutnya.
Dafip berharap agar seluruh usulan yang muncul dari forum ini menjadi bagian dari perencanaan strategis daerah. Menurutnya, kebijakan yang inklusif adalah fondasi penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Ke depan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output fisik, tapi juga dari sejauh mana ia menyentuh kehidupan masyarakat secara adil dan berkelanjutan,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kukar)

