Syarifuddin Oddang, Anggota Komisi III DPRD Balikpapan.
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Kondisi infrastruktur jalan di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, mengungkapkan kekhawatirannya atas banyaknya jalan rusak, terutama di jalur-jalur utama seperti jalan poros Kariangau yang menjadi akses ke Pelabuhan Ferry Penyeberangan Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU).
Menurut Oddang, jalan tersebut mengalami kerusakan cukup parah akibat intensitas kendaraan yang tinggi serta genangan air akibat banjir. Ia menyebut jalan poros itu sebagai akses vital yang harus mendapatkan perhatian serius.
“Karena ini kan jalan poros kewenangan provinsi dan memang 24 jam selalu dilalui kendaraan, mulai dari roda dua, roda empat, hingga kendaraan besar. Jalan ini akses penting ke pelabuhan ferry, dan memang masih banyak yang berlubang,” ujar Oddang kepada wartawan, Senin (5/5/2025).
Kerusakan jalan, menurutnya, juga terjadi hampir di seluruh wilayah Balikpapan. Ia menyoroti bahwa banjir turut menjadi penyebab utama jalan cepat rusak. Oleh sebab itu, ia mendorong agar penanganan banjir dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan.
“Prioritas utama bagi saya adalah penanganan banjir dulu. Semua pihak harus terlibat. Jangan menunggu dari kelurahan saja. RT sebagai pintu pertama yang berkomunikasi dengan masyarakat harus proaktif menjemput persoalan di bawah,” jelasnya.
Oddang juga menekankan pentingnya kehadiran langsung wakil rakyat di tengah masyarakat. Menurutnya, anggota DPRD tak bisa hanya menunggu laporan masuk ke kantor tanpa melakukan pengecekan langsung.
“Kita wajib tahu apa yang dikeluhkan masyarakat. Tidak cukup hanya menunggu laporan, kita harus membuktikan langsung di lapangan. Misalnya ada laporan jalan rusak dari masyarakat, ya kita cek langsung. Jangan sampai setahun berlalu tanpa ada perbaikan,” tegasnya.
Ia pun mengungkapkan kekagumannya terhadap kinerja pemerintah daerah lain seperti di Jawa Barat dan Surabaya, yang menurutnya jauh lebih responsif dalam menangani persoalan teknis di lapangan.
“Contoh di Jawa Barat atau Surabaya, pemerintahnya aktif turun ke lapangan. Hampir 90 persen tenaga teknis mereka ada di lapangan, bukan hanya di kantor. Mereka hafal betul kondisi tiap titik. Begitu ada laporan, langsung ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Oddang berharap Balikpapan juga bisa meniru pola kerja yang responsif seperti itu agar permasalahan jalan dan banjir bisa segera diatasi. (ADV/DPRD Balikpapan)
