Reses Masa Sidang II Tahun 2025, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menggelar pertemuan dengan warga Karang Joang pada Selasa (22/4/2025).
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Dalam rangka Reses Masa Sidang II Tahun 2025, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menggelar pertemuan dengan warga Karang Joang pada Selasa (22/4/2025). Dalam kegiatan ini, warga setempat menyampaikan berbagai keluhan dan kebutuhan mendesak terkait fasilitas pendidikan dan infrastruktur di wilayah mereka.
Salah satu isu yang paling disoroti adalah tidak adanya sekolah dasar hingga menengah atas di Karang Joang. Hal ini membuat anak-anak di daerah tersebut harus menempuh perjalanan jauh ke kota atau kecamatan lain untuk dapat melanjutkan pendidikan. Masalah ini semakin rumit ketika mereka menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menerapkan sistem zonasi. Seorang warga mengungkapkan, “Anak-anak kami harus ke luar Karang Joang untuk sekolah. Saat zonasi diberlakukan, ini menjadi semakin sulit dan memberatkan kami.”
Selain masalah pendidikan, warga Karang Joang juga mengeluhkan kondisi infrastruktur yang buruk, terutama akses jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU). Jalan yang rusak parah membuat warga kesulitan saat melakukan kegiatan sehari-hari. “Jalan menuju TPU sudah sangat rusak. Kami berharap ada perbaikan segera karena hal ini sangat mengganggu aktivitas kami,” kata seorang warga setempat.
Warga juga mengeluhkan kurangnya informasi mengenai program kuliah gratis yang diselenggarakan oleh Pemprov Kaltim. Mereka berharap ada sosialisasi dan pendampingan yang lebih jelas agar bisa memanfaatkan program tersebut. “Banyak dari kami yang ingin mendaftar kuliah gratis, tapi kami tidak tahu prosedur atau cara mendaftar. Kami berharap ada bantuan lebih dalam proses ini,” ujar seorang ibu rumah tangga.
Isu ketenagakerjaan juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Warga mengeluhkan rendahnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar mereka. Mereka berharap ada kebijakan yang lebih mendukung penggunaan tenaga kerja lokal. “Perusahaan yang ada di sekitar kami seharusnya memberi prioritas pada warga lokal. Kami berharap pemerintah membuat kebijakan yang mengutamakan tenaga kerja dari sini,” ujar salah seorang warga.
Menanggapi semua keluhan tersebut, Muhammad Taqwa berkomitmen untuk mengawal seluruh aspirasi warga Karang Joang dan menyampaikannya kepada dinas-dinas terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). “Kami akan memastikan bahwa semua aspirasi ini sampai ke dinas terkait dan ada tindak lanjutnya. Kami akan terus mendorong agar kebutuhan warga ini dapat dipenuhi,” ujar Taqwa.
Taqwa juga menekankan bahwa peran DPRD bukan hanya mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan agar kebijakan yang diambil pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi warga. “Reses ini adalah kesempatan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah dapat merespons kebutuhan mereka dengan kebijakan yang tepat,” tambah Taqwa.
Lebih lanjut, Taqwa menyatakan bahwa DPRD harus terus berupaya untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Balikpapan, termasuk di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh oleh pembangunan. “Dewan harus hadir dan memastikan bahwa setiap daerah mendapat perhatian yang setara. Semua warga berhak merasakan pembangunan yang adil dan merata,” tutup Taqwa. (ADV/DPRD Balikpapan)
