Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan PKS dan PPP DPRD Kota Balikpapan menyampaikan kritik tajam terhadap realisasi APBD 2024, terutama terkait besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp615,31 miliar. Pandangan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (21/4/2025).
Melalui juru bicara fraksi, Iwan Wahyudi, mereka juga mendorong agar LKPJ Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 dibahas melalui panitia khusus (Pansus), bukan sekadar di forum internal.
“Kami melihat pembahasan LKPJ harus melalui Pansus agar evaluasi bisa lebih mendalam, melibatkan tenaga ahli dan berbagai pihak yang relevan,” ujar Iwan.
Fraksi PKS-PPP tetap memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kota, termasuk peningkatan IPM menjadi 82,62 poin—tertinggi kedua di Kalimantan Timur dan di atas rata-rata nasional. Capaian ini, menurut Iwan, mencerminkan kemajuan di sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Namun demikian, Silpa sebesar Rp615,31 miliar dinilai sebagai indikator adanya masalah pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Jika anggaran tidak terserap optimal, kita perlu bertanya: apa penyebabnya? Apakah karena proses lelang yang lambat, pengadaan yang tersendat, atau perencanaan yang belum matang?” tegasnya.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Dengan penyerapan hanya 87,20 persen, fraksi menyoroti adanya Silpa Rp133 miliar di sektor ini, yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang.
Fraksi PKS-PPP mengingatkan pemerintah agar lebih profesional dalam menyusun dan melaksanakan program daerah. Proses perencanaan hingga pengawasan harus diperkuat agar serapan anggaran bisa lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (ADV/DPRD Balikpapan)
