Portalsembilan.com, TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa pembangunan jalan poros di wilayah hulu tetap berjalan meski tidak mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Proyek yang sangat vital ini kini sepenuhnya dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Wiyono, menyampaikan bahwa proyek ini semula dianggarkan dengan skema dana campuran. Namun karena DAK yang diharapkan tidak terealisasi, pemerintah daerah mengambil keputusan untuk menanggung seluruh anggarannya secara mandiri. “Tahun ini kita sudah ada kontraknya. Nilainya sekitar Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar, jadi totalnya hampir Rp 50 miliar,” ujarnya.
Jalan poros ini menghubungkan beberapa kecamatan di wilayah hulu Kukar yang memiliki aktivitas ekonomi cukup tinggi. Akses ini sangat penting bagi distribusi hasil pertanian, logistik, dan kebutuhan pokok masyarakat. “Kalau jalan ini sampai terputus, maka dampaknya terhadap inflasi di wilayah itu pasti akan sangat tinggi,” kata Wiyono.
Ia menegaskan bahwa proyek jalan tersebut menjadi prioritas Pemkab Kukar karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Apalagi kawasan hulu Kukar merupakan daerah yang sangat bergantung pada infrastruktur jalan sebagai satu-satunya jalur utama penghubung antardesa dan kecamatan.
Wiyono menambahkan bahwa pembangunan tetap dilakukan dengan pengawasan ketat oleh tim teknis dari dinas untuk memastikan mutu pekerjaan tidak menurun meski pendanaannya terbatas. Semua proses pengerjaan direncanakan tuntas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Dengan mengandalkan anggaran daerah, Pemkab Kukar membuktikan kemampuannya dalam menjalankan proyek strategis secara mandiri. Langkah ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tetap responsif terhadap kebutuhan warganya, terutama dalam hal konektivitas antarwilayah yang sangat krusial.
Proyek ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang selama ini belum maksimal tersentuh pembangunan infrastruktur. (ADV/Diskominfo Kukar)
