Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Aminuddin.
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Setiap tahun, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Balikpapan selalu menimbulkan polemik, terutama di jenjang SMP negeri. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Aminuddin, menyebut akar masalahnya terletak pada daya tampung sekolah yang tidak mencukupi.
“Tahun ini saja ada sekitar 16 ribu lulusan SD, sementara kapasitas SMP negeri hanya untuk 6 ribu siswa. Artinya, hanya sekitar 40 persen yang tertampung,” ungkap Aminuddin saat diwawancarai, Rabu (9/4/2025).
Ia mengkhawatirkan nasib sekitar 9 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan harus mencari alternatif di sekolah swasta. Hal itu menimbulkan beban baru bagi orang tua siswa, terutama dari kalangan menengah ke bawah.
“Pertanyaan besarnya, ke mana 9 ribu anak ini akan sekolah? Kalau ke swasta, pemerintah harus menjamin kualitasnya tidak kalah dari negeri,” katanya.
Aminuddin menilai solusi terbaik adalah dengan menambah sekolah negeri. Ia mengusulkan agar Pemkot Balikpapan berkomitmen membangun minimal satu SMP setiap tahun sebagai solusi jangka panjang.
“Jika satu SMP dibangun dengan 24 ruang kelas dan kapasitas 30 siswa per kelas, itu sudah bisa menampung 720 siswa. Bayangkan dampaknya kalau dibangun rutin selama lima tahun,” jelasnya.
Ia juga menyadari tantangan dalam pembiayaan pembangunan sekolah baru. Karena itu, ia mendorong Wali Kota untuk menjalin sinergi dengan pemerintah provinsi dan memanfaatkan relasi strategis dengan para pejabat asal Balikpapan.
“Kita punya Ketua DPRD Provinsi dari Balikpapan, juga ketua-ketua komisi. Ini bisa dimanfaatkan agar komunikasi lebih efektif dalam memperjuangkan bantuan,” ujarnya.
Aminuddin mengingatkan bahwa pemerataan akses pendidikan adalah kewajiban negara. Menurutnya, semua anak di Balikpapan punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
“Insya Allah, dengan perencanaan dan komitmen yang konsisten, lima tahun ke depan masalah PPDB bisa kita atasi,” tutupnya optimistis. (ADV/DPRD Balikpapan)
