Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. (adv/yud)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal dan mengawasi implementasi program-program pemerintah kota guna memastikan efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang membahas pidato Wali Kota Rahmad Mas’ud untuk periode 2025-2030, Alwi menyatakan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam menjalankan visi pembangunan Balikpapan.
“Kehadiran anggota DPRD provinsi dari dapil Balikpapan serta para Ketua RT dalam rapat ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung pembangunan kota,” ujar Alwi Al Qadri, Rabu (5/3/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa dengan adanya Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, pemerintahan Kota Balikpapan akan lebih efektif dalam menjalankan kebijakan dan program prioritas. Kehadiran Wakil Wali Kota diharapkan mampu mempercepat implementasi berbagai kebijakan yang sudah dirancang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Balikpapan.
Selain itu, Alwi menyoroti peran DPRD dalam memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran. “Kami di DPRD, khususnya di Badan Anggaran, akan memastikan bahwa kebijakan anggaran benar-benar mengarah pada program yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan APBD akan terus diperketat guna menghindari penyalahgunaan dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi warga Balikpapan. Menurutnya, proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan anggaran yang disusun DPRD bersama pemerintah kota.
Menanggapi wacana efisiensi anggaran yang sedang dikaji, Alwi memastikan bahwa pemangkasan hanya akan dilakukan pada sektor-sektor tertentu tanpa mengganggu pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai. Ia menegaskan bahwa efisiensi ini dilakukan agar anggaran lebih optimal dan dialokasikan pada sektor-sektor yang lebih prioritas, terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekda Balikpapan, Muhaimin, menambahkan bahwa instruksi efisiensi dari pemerintah pusat hanya menyasar beberapa pos anggaran seperti perjalanan dinas dan belanja administrasi, sehingga tidak akan mempengaruhi program-program utama daerah. Ia juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur maupun pelayanan dasar bagi masyarakat.
Lebih lanjut, DPRD Balikpapan berharap dengan adanya sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif, pembangunan kota dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Balikpapan. Alwi menekankan bahwa DPRD akan terus mendorong pemerintah untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan melalui reses anggota DPRD maupun melalui forum-forum dialog dengan warga. Dengan kolaborasi yang kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan Kota Balikpapan semakin maju dan menjadi kota yang nyaman bagi seluruh warganya. (nr/ADV/DPRD Balikpapan)
