Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik. (adv/)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Dugaan praktik kecurangan dalam distribusi BBM yang merugikan negara hingga Rp193 triliun membuat Komisi II DPRD Kota Balikpapan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi sistem distribusi BBM secara menyeluruh.
Anggota Komisi II DPRD, Jafar Sidik, mengungkapkan bahwa kecurangan dalam distribusi BBM ini bukan hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak mesin kendaraan masyarakat akibat kualitas BBM yang tidak sesuai standar.
“Masyarakat mengandalkan BBM untuk mobilitas sehari-hari. Jika bahan bakar yang mereka beli ternyata sudah dioplos dan kualitasnya rendah, maka itu sangat merugikan mereka,” ujarnya pada Kamis(27/2/2025).
Jafar juga menyoroti rendahnya transparansi dalam sistem distribusi BBM, yang membuat kasus seperti ini bisa berlangsung lama tanpa terdeteksi.
“Jika sistemnya transparan dan pengawasannya ketat, seharusnya tidak ada ruang bagi praktik kecurangan seperti ini. Kita butuh perbaikan sistem yang lebih jelas,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, DPRD Balikpapan berencana untuk mendorong adanya audit menyeluruh terhadap distribusi BBM yang melibatkan Pertamina, pemerintah daerah, dan lembaga independen.
“Kami akan meminta adanya audit menyeluruh untuk melihat di mana titik lemah dalam sistem distribusi BBM ini. Jika ada oknum yang bermain, mereka harus segera ditindak,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga meminta agar penggunaan teknologi dalam sistem pengawasan BBM lebih dimaksimalkan, sehingga setiap distribusi dapat dipantau secara real-time.
“Pemerintah harus menerapkan sistem pemantauan real-time untuk setiap SPBU dan jalur distribusi BBM. Ini bisa mengurangi risiko manipulasi dan kecurangan,” tegasnya.
DPRD Balikpapan juga meminta agar pemerintah lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap oknum yang terlibat dalam praktik curang ini.
“Jangan hanya sanksi ringan, jika ada yang terbukti melakukan kecurangan, harus ada tindakan hukum yang tegas agar ada efek jera,” katanya.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM, diharapkan kasus serupa tidak akan terulang lagi di masa depan, dan masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan kualitas yang sesuai standar. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
