Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung. (adv/)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Simpang Muara Rapak kerap menjadi lokasi kecelakaan akibat padatnya lalu lintas, terutama kendaraan berat yang mengalami gangguan teknis. Untuk mengatasi hal ini, DPRD Balikpapan mendesak pemerintah agar segera melakukan reformasi sistem transportasi di wilayah tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, mengatakan bahwa pembangunan flyover merupakan langkah yang perlu dipercepat, namun juga harus diiringi dengan kebijakan transportasi yang lebih efektif.
“Jangan hanya mengandalkan flyover. Kita juga perlu perencanaan yang matang terkait pengaturan lalu lintas dan jam operasional kendaraan berat,” ujar Wahyullah, Senin (24/2/2025).
Menurutnya, solusi yang bisa diterapkan dalam jangka pendek adalah membatasi jam operasional kendaraan berat di kawasan ini serta menerapkan sistem inspeksi rutin bagi kendaraan besar yang akan melintas. Langkah ini dinilai dapat mengurangi risiko kecelakaan akibat kendaraan dengan kondisi teknis yang tidak layak jalan.
Selain itu, Wahyullah juga mengusulkan pemasangan jalur penyelamat untuk kendaraan yang mengalami rem blong serta sistem peringatan dini bagi pengendara yang hendak melintas di kawasan rawan tersebut. Ia menilai bahwa dengan adanya jalur penyelamat, dampak kecelakaan bisa dikurangi secara signifikan.
“Dengan pendekatan yang komprehensif, kita bisa mengurangi risiko kecelakaan di Muara Rapak dan memastikan keselamatan pengguna jalan lainnya,” tambahnya.
DPRD juga meminta pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur pendukung seperti penerangan jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang lebih jelas di kawasan ini. Keberadaan marka jalan yang lebih tegas serta papan informasi mengenai potensi bahaya diharapkan dapat membantu pengendara dalam mengambil keputusan yang lebih aman saat melintas.
Sebagai langkah pengawasan tambahan, DPRD Balikpapan mendorong penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) guna memastikan kendaraan berat mematuhi aturan lalu lintas yang telah diterapkan. Menurut Wahyullah, dengan adanya ETLE, pelanggaran bisa diminimalisir dan pengawasan bisa berjalan secara lebih efektif.
“Kita butuh sistem yang lebih tegas dalam menindak pelanggar. Dengan teknologi ini, kendaraan berat yang melanggar aturan dapat langsung terdeteksi dan dikenai sanksi,” jelasnya.
DPRD Balikpapan berjanji akan terus mengawal kebijakan ini agar segera terealisasi dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dengan adanya upaya yang lebih serius dalam menangani masalah ini, diharapkan Simpang Muara Rapak bisa menjadi kawasan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan.
(nur/ADV/DPRD Balikpapan)
