Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa. *(adv/*)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Instruksi penghematan anggaran dari pemerintah pusat untuk tahun 2024-2025 menjadi sorotan berbagai pihak. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menilai langkah ini sebagai bentuk reformasi anggaran yang lebih efektif, dengan tujuan memastikan penggunaan dana publik lebih tepat sasaran.
Menurut Taqwa, kebijakan ini harus diikuti dengan perencanaan yang matang agar tidak menghambat jalannya pembangunan.
“Penghematan anggaran ini harus dilakukan dengan bijak. Yang terpenting adalah memastikan bahwa program-program prioritas, terutama yang menyentuh kepentingan masyarakat, tetap berjalan,” ujar Taqwa, Kamis (20/2/2025).
DPRD Kota Balikpapan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran yang ada, memastikan bahwa efisiensi yang diterapkan tidak berdampak negatif terhadap pembangunan kota.
“Kami akan mengkaji ulang setiap program dan memastikan tidak ada yang dirugikan. Pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Selain itu, Taqwa juga mengapresiasi pelantikan serentak 481 kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai sebagai bentuk efisiensi lain dalam sistem pemerintahan.
“Pelantikan serentak ini adalah langkah cerdas dalam menekan pengeluaran. Jika dilakukan di setiap daerah secara terpisah, tentu anggaran yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Dengan metode ini, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk hal yang lebih produktif,” ungkapnya.
Taqwa optimistis bahwa dengan efisiensi anggaran yang diterapkan, pembangunan di Balikpapan tetap dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini, agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat.
“Penghematan bukan berarti mengurangi hak rakyat. Justru ini adalah kesempatan untuk lebih selektif dalam penggunaan anggaran, sehingga benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dengan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan kebijakan penghematan ini dapat membawa manfaat nyata bagi pembangunan Balikpapan, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
