Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adi Negara. (adv/*)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adi Negara, menyayangkan respons warga Perumahan Wika saat pertemuan membahas permasalahan jalan di kawasan tersebut. Ia menilai bahwa pertemuan yang seharusnya menjadi ajang diskusi justru diwarnai ketegangan yang seharusnya bisa dihindari.
Menurut Halili, DPRD hadir sebagai pihak yang ingin menjembatani kepentingan warga dengan pemerintah dalam penyelesaian masalah jalan yang telah menjadi bagian dari Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang kini berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan.
“Kami datang ke sini bukan untuk berpihak pada satu kelompok saja, tetapi untuk mencari solusi agar masalah jalan ini bisa segera terselesaikan. Namun, sikap yang tidak kondusif tentu menghambat dialog yang seharusnya bisa berjalan lebih baik,” ujar Halili, Senin (17/2/2025).
DPRD sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan terkait pengadaan penerangan jalan serta evaluasi kondisi jalan di Perumahan Wika. Namun, saat pertemuan berlangsung, ada warga yang menyampaikan protes dengan cara yang dianggap kurang menghormati proses diskusi.
“Kami sudah menyiapkan solusi dan langkah-langkah konkret. Tapi kalau komunikasi tidak berjalan dengan baik, ini tentu akan menghambat penyelesaian masalah,” katanya.
Meskipun pertemuan tidak berlangsung seperti yang diharapkan, Halili menegaskan bahwa DPRD tetap berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini. Ia berharap warga dapat lebih terbuka dan kooperatif dalam berdiskusi agar penyelesaian masalah jalan ini bisa lebih cepat dan efektif.
“Kami hadir untuk menyelesaikan masalah ini demi kepentingan bersama. Tapi tentu kami juga berharap komunikasi yang lebih baik dari semua pihak agar solusi yang dicapai benar-benar bisa diterapkan,” tutupnya.
Dengan adanya komitmen DPRD dan pemerintah kota dalam menyelesaikan masalah ini, diharapkan ke depan permasalahan infrastruktur di Perumahan Wika dapat segera teratasi dengan baik tanpa harus menimbulkan konflik yang tidak perlu.
(Nur/ADV/DPRD Balikpapan)
