Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali. *(adv/ist)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah pusat menghadapi sejumlah tantangan di Balikpapan, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran yang dirasa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Gasali, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, menyatakan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp10 ribu per paket makanan tidak akan mampu memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp10 ribu per paket makanan sangat kurang jika disesuaikan dengan harga bahan pangan yang ada di Balikpapan,” ujar Gasali pada Jumat (31/1/2025). Ia khawatir bahwa dengan anggaran yang terbatas, kualitas makanan yang diberikan kepada siswa tidak akan mencukupi kebutuhan gizi yang sesuai standar.
Gasali menilai bahwa meskipun program ini berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran besar dalam pelaksanaannya. Ia menyatakan bahwa alokasi anggaran yang rendah berisiko mengurangi kualitas makanan yang disajikan, yang seharusnya dapat memenuhi standar gizi.
“Kami melihat tantangan besar dalam menjaga kualitas gizi dengan anggaran yang terbatas ini. Meskipun pemerintah pusat yang meluncurkan program ini, daerah harus memastikan kualitas gizi yang diberikan sesuai dengan standar yang ada,” tambah Gasali.
Gasali juga menegaskan bahwa meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) yang menentukan vendor katering dan menu makanan, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama agar makanan yang disediakan tidak hanya bergizi tetapi juga dapat disesuaikan dengan harga bahan pangan lokal. Ia berharap hal ini dapat membuat program lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kami masih menunggu keputusan dari BGN terkait komposisi makanan yang disediakan. Kami berharap menu makanan ini bisa disesuaikan dengan harga bahan pangan lokal, agar lebih efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Meskipun tidak memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan program ini, Gasali mengatakan bahwa DPRD Balikpapan tetap akan melakukan pengawasan yang ketat agar pelaksanaan program ini bisa berjalan efektif. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan terus dilakukan untuk memastikan program ini dapat berhasil mengurangi angka stunting di Balikpapan.
“Kami berharap program ini bisa berjalan efektif dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak di Balikpapan, khususnya dalam mengatasi masalah gizi buruk,” tutup Gasali.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
