Portalsembilan, TENGGARONG – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sepakat menunjukkan perkembangan positif setelah periode vakum akibat meninggalnya ketua sebelumnya.
Sekretaris Desa, Daud, menjelaskan bahwa pada tahun 2023, musyawarah desa (musdes) telah diadakan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat untuk melanjutkan pengelolaan BUMDes sesuai dengan PP No 11 Tahun 2021.
“Setelah vakum, kami mengadakan musdes untuk membentuk kembali struktur kepengurusan BUMDes. Kepala Desa sebelumnya yang bertindak sebagai komisaris kini juga menjabat sebagai ketua BUMDes,” ungkap Daud.
Dia menambahkan bahwa desa saat ini memaksimalkan potensi yang ada, khususnya terkait dengan aset desa.
Sektor perikanan menjadi fokus utama dalam pengelolaan BUMDes, mengingat mayoritas masyarakat Desa Sepakat bergelut dalam usaha perikanan.
“Kami memiliki keramba dan kolam darat, serta rutin melakukan pembibitan ikan. Kami berencana menjadikan Desa Sepakat sebagai pusat pelatihan pembenihan ikan air tawar,” tambah Daud.
Dengan rencana ini, Daud berharap desa bisa menjadi referensi bagi desa-desa lain dalam budidaya ikan.
Namun, pengelolaan BUMDes menghadapi tantangan. Daud mengakui bahwa penyertaan modal menjadi salah satu kendala utama.
“Saat ini kami terhambat oleh kepengurusan yang belum optimal. Kami berharap dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara dalam bentuk penyertaan modal agar BUMDes ini bisa berfungsi secara maksimal,” harapnya.
Daud juga menambahkan bahwa Desa Sepakat sering dijadikan rujukan mahasiswa dari Universitas Mulawarman (Unmul) dan Universitas Kartanegara (Unikarta) untuk studi perikanan.
“Kami yakin sumber daya manusia di desa ini memadai, sehingga potensi yang ada bisa dimaksimalkan untuk peningkatan ekonomi desa,” tuturnya.
Kedepannya, Daud berharap adanya musdes untuk pemilihan ulang kepengurusan BUMDes, karena saat ini kepala desa merangkap jabatan.
“Kami optimis bahwa dengan dukungan dan pengelolaan yang baik, Desa Sepakat bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pengelolaan ekonomi berbasis potensi lokal,” tutupnya. (*)
Adv/DPMD KUKAR
