Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto. (adv/)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan berencana melakukan rasionalisasi anggaran guna menyesuaikan kondisi keuangan daerah dengan kebijakan nasional. Langkah ini mendapat perhatian khusus dari DPRD Balikpapan, yang menegaskan bahwa proses rasionalisasi harus dilakukan secara transparan dan tetap mengutamakan program prioritas.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pembahasan anggaran setelah Wali Kota Rahmad Mas’ud kembali dari agenda nasional pada 28 Februari 2025.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses rasionalisasi anggaran harus dilakukan dengan cermat dan transparan,” ujar Danang, Rabu (26/2/2025).
Danang menjelaskan bahwa rasionalisasi anggaran merupakan kebijakan yang diperlukan untuk memastikan keuangan daerah tetap stabil. Namun, ia menekankan bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghambat program-program penting, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
DPRD juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Danang mengajak warga untuk turut serta dalam memantau kebijakan fiskal pemerintah daerah agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.
“Masyarakat harus ikut mengawasi penggunaan anggaran. Dengan adanya transparansi dan pengawasan dari berbagai pihak, kita bisa memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, DPRD Balikpapan akan terus berkoordinasi dengan Pemkot dan OPD terkait untuk memastikan bahwa perubahan anggaran tidak menghambat proyek-proyek strategis yang sedang berjalan.
DPRD juga akan meminta laporan rutin dari pemerintah daerah mengenai perkembangan realokasi anggaran agar prosesnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dari DPRD dan masyarakat, diharapkan rasionalisasi anggaran dapat tetap berjalan secara transparan dan tetap mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat Balikpapan. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
