Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Besarnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur tidak otomatis menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan pemerintah provinsi agar setiap rupiah belanja fisik benar-benar diarahkan pada kebutuhan publik, didukung perencanaan matang, serta memiliki kepastian pembiayaan. Senin (16/11/2026).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan pengawasan penggunaan anggaran harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Langkah tersebut diperlukan agar pembiayaan pembangunan tidak melenceng dari prioritas daerah.
“Penggunaan anggaran belanja harus dikawal sebaik mungkin agar menjawab kebutuhan infrastruktur riil masyarakat,” kata Reza.
Menurutnya, pembangunan fisik tidak cukup hanya mengejar realisasi pekerjaan. Ketepatan spesifikasi teknis, standar mutu, serta kesiapan pelaksanaan harus menjadi perhatian agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Perencanaan teknis setiap pekerjaan fisik harus disusun matang mulai dari penetapan spesifikasi hingga pemenuhan standar mutu,” ujarnya.
Reza juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan rencana pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah. Kepastian anggaran menjadi faktor krusial agar proyek tidak terhambat ketika pekerjaan sudah berjalan.
Perencanaan fiskal yang cermat diperlukan untuk mengantisipasi risiko keterbatasan pembiayaan, terutama pada proyek infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar.
“Kami menginginkan setiap rupiah dana pembangunan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi kelancaran aktivitas ekonomi seluruh warga,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kaltim menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan pembangunan infrastruktur berlangsung transparan, akuntabel, serta sesuai kebutuhan masyarakat. (ADV DPRD Kaltim/jul)

