Portalsembilan.com, TENGGARONG — Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Timur tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan petugas ketika api telah berkobar. Penguatan deteksi dini, ketersediaan sumber air, kesiapan peralatan, serta keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dinilai menjadi fondasi penting untuk menekan risiko kebakaran sejak awal.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Sarasehan dan Focus Group Discussion (FGD) Satgas Edukasi Karhutla Aman Nusa II yang digelar Peserta Didik (Serdik) Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun Anggaran 2026 bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Kegiatan berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Sabtu (12/9/2026) sore. Forum tersebut mempertemukan jajaran kepolisian, Pemkab Kukar, BPBD, unsur swasta, serta belasan kelompok relawan pemadam kebakaran yang selama ini menjadi garda terdepan ketika kebakaran terjadi di wilayah permukiman maupun lahan terbuka.
Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Dr. H. Sunggono, MM., Serdik Sespimti Polri Kombespol Muhammad Fachry, Kombespol Wiwin Firta Y.A.P., Kolonel Kal Nur Indra Wakhid, Wakapolres Kukar Kompol Izdiharuddin Faris R.P., Kapolsek Loa Kulu AKP H. Hari Supranoto, jajaran BPBD, perwakilan perusahaan, serta relawan pemadam kebakaran.
Dalam paparannya, Kombespol Wiwin Firta menekankan bahwa Karhutla merupakan persoalan yang membutuhkan respons lintas sektor. Menurutnya, pola penanganan tidak boleh berhenti pada tindakan pemadaman, tetapi harus dibangun melalui sistem pencegahan yang melibatkan masyarakat secara aktif.
“Penanganan Karhutla bukan hanya menjadi tugas petugas pemadam maupun BPBD, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Upaya edukasi dan pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga hingga tingkat desa,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menemukan relevansinya dalam sesi diskusi. Para relawan tidak hanya menyampaikan persoalan umum, tetapi mengungkap sejumlah kendala yang mereka hadapi langsung ketika berhadapan dengan kebakaran di lapangan.
Hariadi, relawan asal Desa Loh Sumber, misalnya, mengusulkan pembangunan titik-titik sumber air permanen di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan roda empat. Ia mempertanyakan kemungkinan pembangunan sumur bor di lokasi terisolasi agar petugas memiliki akses air lebih dekat ketika terjadi kebakaran.
Usulan serupa disampaikan Asmuni, relawan Desa Sepakat. Ia menyoroti keterbatasan armada dan selang pemadam yang masih menjadi kendala operasional. Meski fasilitas terbatas, relawan desa tetap menyatakan komitmennya membantu proses pemadaman dan berharap dukungan peralatan dapat diperkuat.
Masukan tersebut menunjukkan bahwa tantangan Karhutla tidak selalu berada pada kemampuan personel, tetapi juga menyangkut infrastruktur pendukung. Jarak sumber air, akses menuju lokasi, keterbatasan armada, hingga ketersediaan peralatan dapat menentukan cepat atau lambatnya api dikendalikan.
Menanggapi hal itu, Kombespol Muhammad Fachry mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan relawan akan menjadi bahan evaluasi bersama. Salah satu gagasan yang didorong adalah membangun kolaborasi dengan perusahaan swasta di sekitar kawasan rawan untuk menyediakan embung atau sumber air darurat.
“Masukan dari Loa Kulu ini akan kami bawa ke FGD tingkat Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan pembahasan lebih lanjut,” jelas Fachry.
Dari sisi pemerintah daerah, Sekda Kukar Dr. H. Sunggono menegaskan kesiapan Pemkab mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung penanganan bencana.
Ia menyebut Pemkab Kukar memiliki dana darurat bencana sebesar Rp10 miliar yang penggunaannya diarahkan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan penanganan darurat.
Selain dukungan anggaran, pemerintah daerah juga akan mengevaluasi pemanfaatan bekas area tambang atau void yang memenuhi persyaratan teknis untuk dijadikan sumber air cadangan. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari strategi mitigasi, terutama di wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber air ketika kebakaran terjadi.
Pemkab Kukar juga akan mengevaluasi kebutuhan peralatan pemadam bagi kelompok relawan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Penguatan fasilitas tersebut dinilai penting karena relawan desa merupakan unsur yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian dan kerap menjadi pihak pertama yang bergerak sebelum dukungan lebih besar tiba.
Forum di Loa Kulu dengan demikian tidak sekadar menjadi ruang bertukar pandangan. Lebih jauh, pertemuan tersebut memperlihatkan kebutuhan membangun sistem penanggulangan Karhutla yang bertumpu pada tiga hal: pencegahan, kesiapan sumber daya, dan kolaborasi lintas sektor.
Jika ketiganya berjalan secara terintegrasi, penanganan Karhutla tidak lagi semata-mata berpacu dengan api ketika bencana terjadi, tetapi bergerak lebih awal untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan relawan dan tamu undangan, dilanjutkan foto bersama. Seluruh kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.(Y)
