Portalsembilan.com, Kutai Kartanegara – Kondisi Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong kian memprihatinkan. Dengan kapasitas ideal hanya 135 orang, lembaga pemasyarakatan tersebut kini dihuni 357 warga binaan atau mengalami kelebihan kapasitas hingga sekitar 264 persen. Situasi itu mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan perhatian serius terhadap percepatan penyelesaian pembangunan gedung baru yang diharapkan mampu menghadirkan hunian lebih layak sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan perempuan.
Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Riva Dilyanti, mengatakan kunjungan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud ke lapas tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan beberapa hari sebelumnya.
Dalam pertemuan itu, pihaknya menyampaikan secara langsung kondisi lapas yang telah mengalami kelebihan kapasitas sangat tinggi, termasuk masih banyaknya warga binaan perempuan yang hingga kini terpaksa dititipkan di sejumlah lapas dewasa laki-laki di berbagai daerah akibat keterbatasan ruang hunian.
“Kami sebelumnya telah beraudiensi dengan Bapak Gubernur untuk menyampaikan kondisi riil Lapas Perempuan Tenggarong yang sudah sangat overkapasitas. Kami juga melaporkan adanya bangunan yang pembangunannya belum dapat dilanjutkan akibat kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Riva.
Menurutnya, respons Gubernur sangat positif. Rudy Mas’ud memilih datang langsung untuk melihat kondisi lapas, berdialog dengan warga binaan, meninjau pelaksanaan program pembinaan, hingga memastikan sendiri tingkat kepadatan hunian yang selama ini dilaporkan.
Saat ini, jumlah penghuni Lapas Perempuan Tenggarong mencapai 357 warga binaan, jauh melampaui kapasitas ideal yang hanya 135 orang.
Riva menjelaskan, jumlah penghuni lapas terus berubah karena sistem pemasyarakatan bersifat dinamis. Warga binaan yang bebas akan digantikan oleh penghuni baru yang telah menyelesaikan proses hukum. Bahkan, hingga kini masih terdapat antrean pemindahan warga binaan dari sejumlah kejaksaan yang belum dapat diterima karena keterbatasan kapasitas.
Selain itu, ratusan warga binaan perempuan asal Kalimantan Timur masih ditempatkan di lapas lain, seperti di Bontang, Nunukan, Tarakan, Berau, Balikpapan, dan Samarinda.
“Selama kapasitas di sini belum memungkinkan, mereka masih harus tetap berada di lapas tempat penitipan. Setiap ada warga binaan yang keluar, baru kami menerima yang baru sesuai ruang yang tersedia,” jelasnya.
Kondisi paling memprihatinkan terlihat pada kamar hunian. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur meninjau langsung sejumlah kamar yang seharusnya dihuni jauh lebih sedikit, namun kini diisi 41 hingga 43 warga binaan dalam satu ruangan.
Menurut Riva, penempatan penghuni saat ini bahkan tidak lagi dapat sepenuhnya mempertimbangkan klasifikasi tindak pidana. Petugas lebih mengutamakan kondisi fisik warga binaan dan aspek keamanan agar seluruh penghuni tetap dapat tertampung.
“Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan tentu kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Namun kami tetap berupaya menjaga keamanan dan kenyamanan warga binaan semaksimal mungkin,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa secara keseluruhan masih terdapat sekitar 500 hingga 600 warga binaan perempuan yang belum dapat dipindahkan ke Lapas Perempuan Tenggarong. Bahkan di Kabupaten Kutai Barat saja masih terdapat hampir 100 orang yang sedang menunggu penempatan karena keterbatasan fasilitas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pembangunan gedung baru menjadi solusi utama. Saat ini kebutuhan anggaran lanjutan diperkirakan mencapai sekitar Rp20 miliar.
Menurut Riva, Gubernur Kalimantan Timur bersama Sekretaris Daerah Provinsi telah mulai membahas kemungkinan sumber pembiayaan agar pembangunan dapat segera diselesaikan. Apabila belum memungkinkan pada tahun ini, penyelesaiannya diharapkan dapat direalisasikan pada tahun depan.
Jika pembangunan rampung, kapasitas Lapas Perempuan Tenggarong diproyeksikan meningkat hingga sekitar 700 warga binaan. Selain memperluas daya tampung, gedung baru juga akan menyediakan ruang pembinaan yang lebih representatif sehingga berbagai program pelatihan dan pemberdayaan dapat berjalan lebih optimal.
Di tengah keterbatasan fasilitas, Lapas Perempuan Tenggarong terus mengembangkan program pembinaan berbasis keterampilan. Salah satu yang mendapat perhatian Gubernur adalah produk roti dan aneka kue hasil karya warga binaan yang kini menjadi sajian di ruang kerja Gubernur Kalimantan Timur.
Riva mengatakan apresiasi tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi para warga binaan. Selain meningkatkan rasa percaya diri, hasil penjualan produk juga menjadi sumber premi atau upah yang ditabung sebagai bekal setelah mereka menyelesaikan masa pidana.
“Harapan kami, ketika mereka kembali ke masyarakat nanti, mereka tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mempunyai tabungan dan bekal untuk memulai kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.
Ke depan, Lapas Perempuan Tenggarong juga akan memperkuat kolaborasi dengan Lapas Kelas IIA Tenggarong dalam pemasaran produk UMKM. Hasil produksi warga binaan perempuan akan dipasarkan melalui galeri dan kafe yang sedang dikembangkan di Lapas Tenggarong, sehingga jangkauan pemasaran semakin luas sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi bagi warga binaan selama menjalani masa pembinaan.
(Yeni A.Y)
