Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno saat menghadiri acara pelantikan alat kelengkapan organisasi dan pengurus cabang masa bakti 2025–2030. (adv)
SANGATTA, Portalsembilan.com – Penguatan organisasi profesi guru di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasuki babak baru. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kutim resmi memperkuat struktur kepengurusannya hingga tingkat kecamatan melalui pelantikan alat kelengkapan organisasi dan pengurus cabang masa bakti 2025–2030.
Pelantikan yang digelar Senin (16/11/2026) di Ruang Akasia, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi tersebut mencakup pengurus cabang PGRI di 18 kecamatan. Agenda ini sekaligus dirangkai dengan pengukuhan Bunda Guru Kutim serta seminar pendidikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2026.
Mewakili Bupati Kutim, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno, mengingatkan bahwa keberadaan PGRI tidak boleh sebatas organisasi administratif. Lebih dari itu, PGRI harus menjadi tempat guru memperoleh perlindungan, pendampingan, sekaligus ruang untuk memperjuangkan hak dan kepentingan profesinya.
Ia menitipkan tiga prinsip yang perlu menjadi pegangan seluruh pengurus, yakni mengayomi, mengopeni atau memberikan perhatian kepada anggota, serta menjaga ketenteraman dan keharmonisan internal organisasi.
Menurutnya, prinsip mengayomi harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap martabat guru dan respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi anggota. Sementara mengopeni berarti organisasi harus memberikan perhatian terhadap kebutuhan, pengembangan kapasitas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik.
“Adapun fungsi menciptakan ketenteraman internal menjadi penting agar keberagaman latar belakang keilmuan, karakter, serta kondisi pengabdian guru tidak menimbulkan perpecahan di dalam organisasi,” ujarnya.
Trisno juga menyoroti kondisi geografis Kutim yang menghadirkan tantangan berbeda bagi tenaga pendidik. Guru yang bertugas di perkotaan, wilayah pedalaman, pesisir hingga kawasan sepanjang sungai memiliki kondisi dan persoalan masing-masing.
Karena itu, PGRI dituntut mampu membangun komunikasi yang terbuka dan produktif agar setiap persoalan dapat dicarikan jalan keluar. Pemerintah daerah, lanjutnya, siap membangun sinergi bersama organisasi profesi tersebut untuk mendorong pendidikan yang berkualitas, inklusif dan bermartabat.
Dari sisi peningkatan kualitas tenaga pendidik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan pemerintah daerah.
Salah satu bentuk dukungan tersebut berupa pemberian insentif bagi guru, termasuk tenaga non-ASN, dengan alokasi anggaran sekitar Rp69 miliar setiap tahun. Selain itu, pemerintah juga menjalankan kebijakan relokasi dan rotasi guru untuk mendukung penataan tenaga pendidik, termasuk mendekatkan lokasi penugasan dengan keluarga.
Peningkatan kompetensi turut dilakukan melalui program beasiswa dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk jenjang pendidikan S1 dan S2, termasuk bidang pendidikan inklusi.
Hingga 2026, hampir 800 guru telah mengikuti program peningkatan kompetensi pendidikan inklusi. Tidak hanya itu, Disdikbud Kutim juga menyiapkan 108 guru untuk memperoleh kualifikasi sebagai pengajar bahasa Kutai. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembelajaran muatan lokal di sekolah.
Sementara itu, Ketua Umum PGRI Kalimantan Timur, Yonathan Palinggi, memberikan apresiasi terhadap dukungan Pemkab Kutim dalam pengembangan pendidikan dan penguatan organisasi guru.
Ia berharap berbagai program yang telah berjalan dapat terus dikembangkan sehingga Kutim mampu mengambil peran dalam kemajuan pendidikan di Kalimantan Timur.
Yonathan juga menyinggung penghargaan Dwija Praja Nugraha, yakni penghargaan tertinggi PGRI bagi kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan. Ia berharap dukungan pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan dapat mengantarkan Bupati Kutim memperoleh penghargaan tersebut.
Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh dukungan pemerintah. Konsolidasi internal dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, cabang hingga ranting harus berjalan secara berkesinambungan.
Menurutnya, PGRI merupakan rumah besar perjuangan para guru. Karena itu, setiap pengurus harus memastikan organisasi hadir ketika anggota membutuhkan perlindungan, pendampingan, peningkatan kompetensi maupun perjuangan kesejahteraan.
Ia juga meminta agar seluruh hasil perjuangan organisasi disampaikan kepada anggota. Dengan demikian, guru dapat memahami berbagai kontribusi PGRI dalam mendorong kebijakan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Ketua PGRI Kutim, Yetti Arika Desiviana, berharap kepengurusan yang baru dilantik mampu membawa semangat baru dalam memperkuat solidaritas dan memperluas manfaat organisasi.
Baginya, ukuran keberhasilan organisasi bukan hanya terletak pada besarnya jumlah anggota, melainkan juga kekuatan kelembagaan dan kemampuan memperjuangkan kepentingan para guru.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan seminar pendidikan yang menghadirkan Dr. Hani Subakti, S.Pd., M.Pd. sebagai narasumber.
Melalui penguatan kepengurusan hingga 18 kecamatan tersebut, PGRI Kutim diharapkan semakin dekat dengan anggotanya. (ADV Diskom Kutim/Arie)

