Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Pemadaman listrik berulang di Kalimantan Timur (Kaltim) memicu desakan DPRD terhadap PT PLN (Persero). Perusahaan penyedia listrik tersebut diminta tidak hanya menyampaikan alasan pemeliharaan pembangkit, tetapi juga membuka data teknis untuk menjelaskan akar persoalan gangguan pasokan listrik. Jumat (13/11/2026)
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi sistem kelistrikan. Terlebih, gangguan yang terjadi berulang kali telah memengaruhi aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.
Menurutnya, penjelasan mengenai pemeliharaan dan perbaikan pembangkit belum cukup menjawab berbagai pertanyaan terkait penyebab pemadaman. PLN perlu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pasokan daya dan kemampuan sistem kelistrikan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.
“PLN dianggap belum menyampaikan penjelasan secara jelas terkait persoalan teknis di lapangan,” kata Agusriansyah.
Agusriansyah mempertanyakan apakah pemadaman disebabkan kerusakan atau pemeliharaan insidental pada unit pembangkit, keterbatasan pasokan daya, atau persoalan infrastruktur yang membutuhkan pembenahan secara menyeluruh.
“Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya soal penyebab pemadaman. PLN perlu menjelaskan secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta PLN menyampaikan sejumlah data teknis, mulai dari kapasitas pembangkit, beban puncak penggunaan listrik, ketersediaan cadangan daya, hingga catatan gangguan jaringan.
“Dari data itu kita bisa melihat sejauh mana kemampuan sistem kelistrikan menjaga pasokan tetap stabil. Sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan PLN,” jelasnya.
Dengan keterbukaan informasi, DPRD juga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih terukur terhadap persoalan kelistrikan di Kaltim.
Di sisi lain, Agusriansyah menyoroti dampak pemadaman terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Gangguan pasokan listrik tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Gangguan listrik ini bukan hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku UMKM. Aktivitas produksi dan pelayanan usaha mereka bisa ikut terganggu ketika pasokan listrik terhenti,” tegasnya.
Ketergantungan terhadap listrik dalam menjalankan proses produksi maupun pelayanan, membuat pelaku usaha membutuhkan pasokan yang stabil. Ketika pemadaman terjadi, kegiatan operasional berisiko terhenti dan menimbulkan kerugian.
Selain meminta penjelasan mengenai penyebab gangguan, Agusriansyah turut menyoroti hak pelanggan yang terdampak pemadaman. Ia mendorong PLN memperhatikan pemberian kompensasi melalui pengurangan tagihan listrik bagi pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, persoalan pelayanan tidak cukup diselesaikan dengan pemulihan pasokan listrik. PLN juga perlu memperhatikan konsekuensi yang harus ditanggung pelanggan selama gangguan berlangsung.
“Jangan hanya fokus memulihkan listrik, tetapi perhatikan juga dampak yang dirasakan pelanggan. Mereka juga harus mendapatkan perhatian atas gangguan pelayanan tersebut,” ungkapnya.
Dirinya pun meminta PLN untuk memberikan kepastian mengenai penyebab pemadaman, langkah perbaikan, serta target pemulihan keandalan sistem kelistrikan.
“Makanya itu, saya sangat menanti transparansi dari PLN terkait apa penyebabnya, langkahnya apa, lalu sampai kapan ini akan berlangsung. Kasihan masyarakat, UMKM mereka harus menanggung kerugian,” sebutnya.
Agusriansyah menegaskan, masyarakat tidak boleh terus dirugikan akibat persoalan yang sama tanpa kejelasan penyelesaian.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban dalam persoalan ini,” pungkasnya. (ADV DPRD Kaltim/jul)
