PortalSembilan.com, JAKARTA — Dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina memasuki babak yang dinilai semakin aktif. Bukan hanya melalui pernyataan diplomatik, sikap tersebut kembali terlihat dalam ruang publik ketika Presiden Prabowo Subianto meneriakkan “Free Palestine” dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).
Momen tersebut dinilai Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen hubungan luar negeri UIN Jakarta, Dr. Teguh Santosa, sebagai gambaran menguatnya posisi Indonesia terhadap isu Palestina. Dalam diskusi di RRI Pro3, Minggu malam (20/9/2026), Teguh menyebut dukungan Indonesia yang selama ini telah kuat kini bergerak menjadi semakin kuat.
“Saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat,” ujar Teguh.
Seruan Presiden Prabowo di Gontor bukan sekadar muncul dalam suasana seremonial. Dalam sambutannya, Prabowo mengaitkan kondisi Palestina dengan kebutuhan Indonesia membangun kekuatan nasional.
Menurut Presiden, bangsa yang kuat memiliki kemampuan lebih besar untuk membantu masyarakat yang mengalami penindasan.
Presiden juga menerima keffiyeh dari Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah A.K. Al-Sattari. Setelah itu, Prabowo menyerukan “Free Palestine” di hadapan keluarga besar Gontor dan para diplomat negara sahabat yang hadir.
Bagi Teguh, posisi Indonesia terhadap Palestina bukanlah sikap yang baru terbentuk pada pemerintahan saat ini. Dukungan tersebut memiliki akar historis yang panjang. Ia mencontohkan kebijakan pada awal dekade 1990-an ketika Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO menghadapi persoalan finansial dan sejumlah kantor diplomatiknya terancam ditutup.
Menurut Teguh, Presiden Soeharto ketika itu meminta agar keberadaan perwakilan Palestina di Jakarta tetap dipertahankan. Dukungan tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa hubungan Indonesia-Palestina telah memiliki fondasi diplomatik yang jauh sebelum dinamika geopolitik saat ini berkembang.
Kini, dukungan itu juga memiliki dimensi pendidikan. Teguh menyebut lebih dari 100 anak muda Palestina sedang menempuh pendidikan di Indonesia. Sebagian besar disebut belajar di Universitas Pertahanan, sementara lainnya berada di sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air.
Diplomasi Multilateral dan Perubahan Konstelasi Global
Dalam membaca perkembangan terbaru, Teguh menempatkan kebijakan Indonesia dalam kerangka diplomasi multilateral. Menurut dia, Indonesia berupaya menggunakan forum internasional untuk mendorong penghentian kekerasan dan membuka jalan bagi penyelesaian konflik Palestina secara politik dan hukum internasional.
Ia juga menyoroti perubahan sikap sejumlah negara Barat terhadap isu Palestina, khususnya Inggris dan Prancis yang mulai menerima gagasan solusi dua negara. Teguh mengaitkan perkembangan tersebut dengan aktivitas diplomasi Indonesia dalam membangun komunikasi dan lobi di tingkat internasional.
“Perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis dan Inggris, itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka,” jelasnya.
Namun, perkembangan tersebut perlu dibaca dalam konteks diplomasi global yang kompleks. Posisi masing-masing negara terhadap konflik Palestina-Israel terus dipengaruhi kepentingan keamanan, politik domestik, hubungan bilateral, serta perkembangan situasi di kawasan.
Salah satu instrumen yang turut disoroti Teguh adalah Board of Peace. Ia menjelaskan bahwa forum tersebut kini memiliki landasan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan kerangka penyelesaian konflik Gaza. Resolusi tersebut mencakup gagasan mengenai pemerintahan transisi serta pembangunan kembali Gaza.
“Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB, jadi bukan produk Donald Trump,” tegas Teguh.
Pernyataan tersebut merujuk pada status kelembagaan Board of Peace setelah memperoleh pengesahan melalui resolusi DK PBB, meskipun gagasan tersebut merupakan bagian dari Comprehensive Plan yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Palestina dan Kepentingan Nasional Indonesia
Bagi Teguh, keterlibatan Indonesia dalam isu Palestina tidak hanya dapat dibaca melalui perspektif solidaritas dan hubungan historis. Ada mandat konstitusional yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia untuk ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Namun, diplomasi menurutnya juga harus menghasilkan manfaat yang lebih konkret bagi Indonesia.
Selama ini Indonesia kerap dikenal sebagai honest broker dalam berbagai persoalan internasional. Peran tersebut, menurut Teguh, tidak seharusnya berhenti pada fungsi sebagai mediator yang mempertemukan pihak-pihak yang bertikai.
Indonesia perlu mengubah kepercayaan diplomatik menjadi modal strategis untuk memperluas hubungan ekonomi, membuka pasar, menarik investasi, serta meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat.
Dengan kata lain, diplomasi kemanusiaan dan kepentingan nasional tidak harus ditempatkan sebagai dua agenda yang bertentangan. Keduanya dapat berjalan beriringan selama kebijakan luar negeri tetap berlandaskan kepentingan nasional, hukum internasional, dan amanat konstitusi.
Intensitas lawatan Presiden Prabowo ke berbagai negara juga menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring internasional Indonesia. Dalam perspektif Teguh, peningkatan kepercayaan tersebut dapat menjadi modal diplomatik untuk memperbesar posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum global.
Pada akhirnya, isu Palestina tidak hanya berbicara tentang bagaimana Indonesia menyatakan keberpihakan terhadap kemerdekaan sebuah bangsa. Lebih jauh, isu tersebut menjadi salah satu ruang bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitas diplomasi, konsistensi politik luar negeri, sekaligus kemampuan menghubungkan agenda geopolitik dengan kepentingan geoekonomi.
Dukungan terhadap Palestina, dengan demikian, tidak berhenti pada slogan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana konsistensi politik, diplomasi multilateral, bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan kerja sama ekonomi dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang memberikan kontribusi bagi penyelesaian konflik sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan konstelasi global.(YW)
