Portalsembilan.com, BERAU — Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau Ahmad Rifai menyoroti belum selarasnya persepsi antara pemerintah daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan pemerintah kecamatan dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Perbedaan pandangan itu dinilai berpotensi menghambat realisasi usulan masyarakat yang telah disampaikan melalui kecamatan.
Menurut Rifai, selama ini masih kerap muncul ketidaksamaan penilaian terhadap program yang dianggap mendesak untuk dijalankan. Akibatnya, sejumlah usulan dari kecamatan yang dinilai prioritas justru tidak masuk dalam pembahasan anggaran di tingkat TAPD.
“Sering kali usulan dari kecamatan dianggap prioritas, tetapi tidak masuk dalam pembahasan TAPD. Ini menunjukkan belum ada kesamaan cara pandang,” kata Rifai. Rabu (03/6/2026).
Ia menjelaskan, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kunjungan kerja anggota dewan maupun forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kecamatan seharusnya menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.
Namun, tanpa sinkronisasi yang baik antarpemangku kepentingan, usulan yang dianggap mendesak oleh masyarakat berisiko tidak terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Karena itu, Rifai meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam menetapkan program prioritas, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Menurut dia, penyusunan anggaran perlu dilakukan secara selektif agar kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodasi tanpa mengabaikan kondisi keuangan daerah.
“Harus benar-benar selektif. Kita cari formulasi terbaik agar aspirasi tetap terakomodasi, tetapi anggaran tetap realistis,” ujarnya.
Selain persoalan sinkronisasi prioritas pembangunan, Rifai juga mengingatkan pentingnya pengendalian belanja pegawai dalam struktur APBD. Ia menilai langkah tersebut menjadi salah satu kunci untuk menjaga ruang fiskal daerah agar tetap tersedia bagi program pembangunan dan pelayanan publik.
Menurut Rifai, apabila belanja pegawai terus meningkat tanpa pengendalian yang tepat, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan akan semakin terbatas. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak langsung pada pelaksanaan program yang dibutuhkan masyarakat.
“Pengendalian belanja pegawai harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai ruang fiskal kita semakin sempit dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” kata Rifai.
DPRD Berau pun mendorong adanya penyamaan persepsi antara pemerintah daerah, TAPD, dan kecamatan agar proses perencanaan pembangunan berjalan lebih terarah. Dengan demikian, aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dari tingkat bawah dapat lebih terhubung dengan kebijakan anggaran daerah. (ADV/DPRD BERAU)
