Portalsembilan.com, BERAU — Keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Berau menjadi perhatian DPRD Berau. Pemerintah daerah diminta segera menuntaskan proses administrasi dan penyesuaian sistem agar bantuan dapat segera diterima masyarakat yang berhak.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengatakan pembenahan mekanisme penyaluran bantuan memang diperlukan untuk meningkatkan tata kelola program. Namun, menurut dia, proses tersebut tidak boleh menghambat hak masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Perbaikan sistem silakan dilakukan, tetapi jangan sampai hak masyarakat tertunda. BLT ini menyangkut kebutuhan dasar warga,” kata Sumadi, Senin (01/6/2026).
Ia menjelaskan, hingga kini pemerintah daerah masih membahas skema penyaluran BLT yang akan diterapkan pada tahun ini. Sejumlah opsi masih menjadi pertimbangan, mulai dari pencairan setiap bulan, per triwulan, hingga penyaluran sekaligus dalam satu tahun anggaran.
Belum finalnya mekanisme tersebut, kata dia, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyaluran bantuan belum dapat direalisasikan.
“Skemanya belum final, itu yang membuat penyaluran ikut tertahan,” ujarnya.
Selain persoalan mekanisme, DPRD juga menyoroti berkurangnya jumlah penerima manfaat BLT dibandingkan periode sebelumnya. Jika sebelumnya jumlah penerima mencapai sekitar 900 orang, kini tercatat hanya sekitar 500 penerima.
Menurut Sumadi, penurunan jumlah penerima harus didasarkan pada proses verifikasi dan validasi data yang akurat. Pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada warga yang sebenarnya memenuhi syarat justru terhapus dari daftar penerima bantuan.
“Pengurangan ini harus benar-benar berdasarkan data yang valid dan terverifikasi. Jangan sampai ada warga yang layak justru terlewat,” tegasnya.
Ia menilai ketepatan sasaran menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Karena itu, proses pemutakhiran data penerima harus dilakukan secara cermat agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
DPRD Berau, lanjut Sumadi, akan terus mengawasi perkembangan penyaluran BLT dan meminta pemerintah daerah segera mengambil keputusan terkait mekanisme yang akan digunakan.
Menurut dia, percepatan penyaluran dan ketepatan sasaran harus menjadi prioritas agar manfaat bantuan dapat dirasakan masyarakat tanpa kendala.
“Jangan sampai lambat, jangan juga salah sasaran. Dua hal ini harus dijaga,” katanya. (ADV/DPRD BERAU)
