Portalsembilan.com, BERAU – Besarnya Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) yang diterima kampung-kampung di Kabupaten Berau setiap tahun dinilai perlu diimbangi dengan transparansi pengelolaan anggaran serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, mengatakan setiap program yang dibiayai melalui dana kampung seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, pemerintah kampung diminta membuka ruang partisipasi yang luas bagi warga untuk menyampaikan aspirasi sebelum anggaran ditetapkan.
Menurut Abdul Waris, keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan akan membantu pemerintah kampung menentukan program yang benar-benar dibutuhkan dan mampu memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Pembangunan kampung harus melibatkan masyarakat sejak awal, bukan hanya saat program sudah berjalan,” Minggu (31/5/2026).
Ia menilai forum musyawarah kampung harus dimanfaatkan secara optimal sebagai wadah menentukan prioritas pembangunan. Melalui forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan yang dianggap paling mendesak sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran.
Selain pembangunan infrastruktur, Abdul Waris menegaskan dana kampung juga perlu diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Menurut dia, setiap kampung memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga kebijakan penggunaan anggaran perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan ADK dan DD. Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui besaran dana yang diterima kampung serta program-program yang akan dibiayai melalui anggaran tersebut.
“Penggunaan anggaran harus terbuka supaya masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujarnya.
Abdul Waris juga meminta pemerintah daerah terus memperkuat pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
Menurut dia, pengawasan yang melibatkan masyarakat akan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang lebih akuntabel.
“Kalau masyarakat ikut mengawasi, pembangunan akan lebih tepat dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” kata Abdul Waris. (ADV/DPRD BERAU)
