Portalsembilan.com, Kutai Kartanegara – Di tengah dinamika fiskal daerah, Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ir. H. Ahmad Yani, mengambil langkah tegas untuk memastikan stabilitas ekonomi para mitra kerja pemerintah. Dalam sebuah pertemuan terbatas di kediamannya, Sabtu (28/2/2026), Ahmad Yani menegaskan bahwa pelunasan kewajiban pemerintah daerah (Pemda) terhadap kontraktor atas pekerjaan tahun anggaran 2025 menjadi prioritas utama yang harus rampung sebelum fajar Lebaran 2026 menyingsing.
Langkah ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah upaya stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha lokal di tengah meningkatnya kebutuhan pasar menjelang hari besar keagamaan.
Guna memangkas birokrasi yang rigid, Ahmad Yani menjelaskan bahwa pemerintah akan menggunakan skema pembayaran mendahului APBD Perubahan 2026. Strategi ini diambil agar aliran dana tidak tersumbat oleh proses legislasi anggaran yang memakan waktu lama.
“Proses audit dan review administrasi telah mencapai titik final. Fokus kita saat ini adalah eksekusi melalui normalisasi kas daerah atau mekanisme pinjaman daerah yang terukur,” ujar Ahmad Yani dengan nada optimis.
Di sisi lain, Ahmad Yani melakukan langkah diplomasi publik yang cukup berani dengan mematikan isu pengadaan kendaraan dinas baru yang sempat memicu polemik. Di saat daerah fokus pada pelunasan utang, ia menegaskan bahwa integritas anggaran lebih utama daripada pembaruan fasilitas operasional.
Ia secara eksplisit membantah adanya alokasi dana sebesar Rp8,5 miliar untuk armada mewah. Sebaliknya, DPRD Kukar memilih jalan efisiensi dengan mengoptimalkan aset yang tersedia. Memaksimalkan kendaraan tipe SUV (Fortuner/Pajero) dan sedan Camry tahun 2020 yang dinilai masih sangat layak. Mengalihkan potensi belanja modal kendaraan untuk memastikan likuiditas daerah tetap terjaga demi kepentingan publik dan mitra kerja.
Kebijakan ini merupakan sinyal kuat bagi dunia usaha di Kutai Kartanegara bahwa pemerintah daerah berkomitmen pada aspek akuntabilitas. Dengan memastikan kontraktor menerima haknya tepat waktu, DPRD Kukar berharap roda ekonomi daerah tetap berputar kencang tanpa dibayangi ketidakpastian pembayaran.
(Yeni Adhayanti)
