Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan catatan strategis dalam forum paripurna DPRD Balikpapan, Senin (21/4/2025), sebagai bagian dari evaluasi terhadap LKPJ Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.
Anggota DPRD Muhammad Najib menyampaikan bahwa laporan ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan akuntabel.
“Secara umum, kami menilai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan terhadap masyarakat Kota Balikpapan selama tahun 2024 telah berjalan cukup baik. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan, dan ini perlu menjadi perhatian serius bagi Wali Kota serta seluruh jajaran pemerintah daerah,” ujar Najib.
Fraksi memberikan sorotan khusus pada tiga bidang: pendapatan daerah, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Dalam hal PAD, Fraksi PDI Perjuangan menilai pencapaiannya belum optimal. Beberapa strategi yang direkomendasikan antara lain perluasan basis pajak, penciptaan sumber pendapatan baru melalui kebijakan investasi, serta optimalisasi potensi yang sudah ada. Peningkatan kualitas SDM dan teknologi informasi juga dinilai penting.
“Pajak daerah merupakan jantung dari pembangunan,” tandasnya.
Masalah ketimpangan antara pertumbuhan jumlah siswa dan fasilitas pendidikan menjadi sorotan selanjutnya. Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan dinilai membutuhkan dukungan serius dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Rekomendasi Fraksi PDI Perjuangan meliputi pembangunan dan renovasi sekolah, penambahan ruang kelas, serta peningkatan kapasitas SDM pelaksana pembangunan pendidikan.
Di sektor kesehatan, fraksi mengapresiasi implementasi BLUD pada RSUD Beriman. Namun mereka menilai bahwa pemerintah perlu mengambil kebijakan tegas dan inovatif untuk memaksimalkan layanan kesehatan. Peningkatan mutu pelayanan menjadi prioritas agar RSUD Beriman bisa menjadi pusat pelayanan kesehatan andal di kota ini.
Fraksi PDI Perjuangan berharap semua rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi pijakan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Balikpapan. (ADV/DPRD Balikpapan)
