Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono. (adv/)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Kasus dugaan korupsi Rp 193 triliun yang tengah diselidiki menjadi perhatian serius DPRD Balikpapan. Kasus yang menyeret berbagai pihak ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan serta celah dalam sistem tata kelola keuangan negara.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menilai bahwa skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan negara dan memperkuat sistem pengawasan di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas harus dilakukan agar kasus serupa tidak terus terulang di masa depan.
“Saya sangat prihatin dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan angka sebesar Rp 193 triliun per tahun. Selain kerugian materi yang begitu besar, kasus ini juga berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, termasuk BUMN yang seharusnya menjadi pilar pembangunan ekonomi,” ungkap Budiono, Kamis (27/2/2025).
Menurut Budiono, dampak dari kasus ini tidak hanya terbatas pada keuangan negara, tetapi juga merembet ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ia menyoroti bagaimana praktik korupsi dapat menghambat pembangunan infrastruktur, mengganggu pelayanan publik, serta memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Selain kerugian finansial, kita juga melihat dampak sosial yang ditimbulkan. Banyak program pembangunan yang akhirnya terhambat karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat malah diselewengkan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, DPRD Balikpapan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong penguatan kebijakan pengawasan keuangan di tingkat daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Budiono menegaskan bahwa DPRD siap mendukung langkah-langkah perbaikan sistem yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami di DPRD Balikpapan akan lebih ketat dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran daerah. Jangan sampai kasus serupa terjadi di tingkat lokal. Setiap penggunaan dana APBD harus jelas, transparan, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Budiono juga meminta pemerintah untuk lebih terbuka dalam menangani kasus ini serta memastikan bahwa investigasi dilakukan secara profesional dan objektif. Ia berharap penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi ini.
“Kami akan terus memantau, mengawasi, dan meminta jaminan dari pihak terkait agar masyarakat tidak menjadi korban dalam kasus ini. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan bisa dipulihkan,” ujarnya.
Dengan adanya perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, diharapkan skandal seperti ini tidak akan terulang di masa depan. DPRD juga mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan anggaran demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
(nur/ADV/DPRD Balikpapan)
