Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Kota (Sedakot) Perekonomian, Pertamina Patra Niaga, serta LSM Lidik. *(adv/*)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan LPG 3 kg, namun lonjakan harga yang terjadi di tingkat pengecer memicu dugaan adanya permainan distribusi di pangkalan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Kota (Sedakot) Perekonomian, Pertamina Patra Niaga, serta LSM Lidik, ditemukan bahwa pasokan LPG di Balikpapan sesuai kuota, tetapi harga yang beredar di masyarakat melambung hingga Rp50.000–Rp80.000 per tabung, jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya Rp20.000–Rp22.000.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menjelaskan bahwa LPG 3 kg disalurkan melalui 11 agen ke 794 pangkalan, dengan setiap pangkalan menerima 694 tabung per bulan.
“Seharusnya pangkalan menyalurkan habis 694 tabung dalam satu kali pengantaran, tetapi diduga ada oknum yang menahannya atau mengalihkan pasokan ke pengecer dengan harga lebih tinggi,” ujarnya, Selasa (12/2/2025).
DPRD meminta Pertamina dan dinas terkait untuk memperketat pengawasan distribusi LPG, agar tidak ada oknum yang memanfaatkan subsidi pemerintah demi keuntungan pribadi. Ia juga menegaskan bahwa distribusi harus dilakukan secara transparan, sehingga tidak ada praktik penimbunan atau penyimpangan kuota yang merugikan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang lebih efektif, termasuk sistem distribusi yang lebih transparan, agar LPG bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah penerapan sistem digitalisasi dalam distribusi LPG bersubsidi, sehingga data penyaluran dapat dipantau secara real-time.
“Jika dugaan permainan ini terbukti, maka langkah hukum harus diambil guna memastikan kestabilan harga dan ketersediaan LPG 3 kg bagi warga Balikpapan,” pungkasnya.
Lebih lanjut, DPRD mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi LPG 3 kg di wilayah mereka. Dengan adanya laporan dari warga, dinas terkait dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah yang terjadi.
DPRD akan terus mengawal permasalahan ini hingga distribusi LPG 3 kg berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka juga akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengatasi permasalahan harga dan ketersediaan LPG bersubsidi.
Dengan langkah-langkah yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan LPG 3 kg tetap tersedia dengan harga yang sesuai, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan energi rumah tangga ini. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
