Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman. *(adv/yud)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa pengawasan distribusi LPG 3 kg harus diperketat untuk mencegah praktik curang yang membuat harga gas bersubsidi melonjak hingga Rp80.000 per tabung.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Dinas Perdagangan, Pertamina Patra Niaga, dan LSM Lidik, DPRD menemukan bahwa kuota LPG untuk Balikpapan sebenarnya mencukupi, tetapi sistem distribusi yang tidak terkontrol menyebabkan harga tetap tinggi.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menjelaskan bahwa jumlah pangkalan dan tabung yang disalurkan seharusnya cukup, tetapi ada indikasi oknum pangkalan menahan stok atau menjual ke pengecer dengan harga lebih tinggi.
“Jika distribusi ini berjalan dengan benar, seharusnya tidak ada kelangkaan LPG di masyarakat. Namun, ada dugaan permainan distribusi yang harus segera ditindak,” ujar Taufik, Rabu (12/2/2025).
Dugaan praktik curang ini membuat harga LPG 3 kg naik tajam, dari harga eceran tertinggi (HET) Rp20.000–Rp22.000 menjadi Rp80.000 di tingkat pengecer.
DPRD meminta agar Pertamina dan Dinas Perdagangan memperketat pengawasan, serta memberikan sanksi tegas bagi pangkalan yang terbukti melakukan penyimpangan, termasuk pencabutan izin usaha jika diperlukan.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD juga mengusulkan penerapan sistem digitalisasi dalam pengawasan distribusi LPG. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan harga tidak wajar dan memantau stok LPG di pangkalan secara real-time.
“Kami mendorong adanya transparansi dalam distribusi LPG, agar tidak ada lagi permainan harga yang merugikan masyarakat,” pungkas Taufik.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan penerapan teknologi dalam distribusi LPG, diharapkan harga kembali stabil dan masyarakat mendapatkan akses yang lebih adil terhadap LPG bersubsidi.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
