Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman. *(adv/yud)
Portalsembilan.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap distribusi LPG 3 kg bersubsidi guna memastikan harga tetap terkendali dan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menilai bahwa lonjakan harga dan kelangkaan LPG yang terjadi belakangan ini harus segera diatasi dengan langkah konkret.
Menurutnya, permasalahan distribusi LPG bukan hal baru, tetapi semakin menjadi perhatian karena harga di pasaran kerap jauh lebih tinggi dibandingkan HET yang telah ditetapkan. “Kalau sesuai dengan harga HET, mestinya hanya Rp19 ribu atau Rp20 ribu. Tidak mungkin lebih dari itu,” ungkapnya dalam wawancara, Kamis (13/2/2025).
Sebagai langkah nyata, Taufik mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) yang akan bertugas mengawasi distribusi LPG dari tingkat agen hingga pengecer. Ia menilai bahwa pengawasan yang lebih transparan dan sistematis dapat menekan praktik permainan harga yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia juga menyebut bahwa pembiayaan untuk operasional Satgas ini bisa diambil dari CSR Pertamina agar tidak membebani anggaran daerah.
DPRD Balikpapan menegaskan bahwa distribusi LPG berada di bawah kewenangan Dinas Perdagangan dan Dinas Ekonomi. Oleh karena itu, DPRD akan terus mendorong pemerintah kota agar meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan mekanisme distribusi berjalan sesuai aturan.
Selain mendorong pembentukan Satgas, DPRD Balikpapan juga berencana melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab lonjakan harga dan kelangkaan LPG. Investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menemukan solusi yang paling efektif agar masyarakat tidak lagi terbebani oleh harga yang melambung tinggi.
Masyarakat diharapkan dapat turut berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan harga LPG yang jauh di atas HET atau mengalami kesulitan dalam mendapatkan gas bersubsidi. Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah kota, dan masyarakat, diharapkan permasalahan distribusi LPG dapat segera teratasi sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kendala dalam mendapatkan LPG dengan harga yang sesuai ketentuan. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
