Portalsembilan.com, Samarinda – Pemilihan mitra pengelola untuk Hotel Atlet di kawasan GOR Sempaja, Samarinda, menjadi sorotan utama Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dispora Kalimantan Timur, Junaidi. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan keberlanjutan fasilitas sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, prosesnya tak akan serampangan.
“Pemilihan mitra yang tepat sangat krusial. Jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, dampaknya bisa merugikan pemerintah dan masyarakat,” tegas Junaidi saat ditemui di Samarinda.
Hotel yang direncanakan dikelola melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) ini tengah memasuki tahap awal penjaringan mitra. Untuk memastikan profesionalisme dan kelayakan mitra, Dispora Kaltim menggandeng Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) guna melakukan kajian mendalam.
“DJKN sedang mengevaluasi calon mitra untuk memastikan mereka memiliki kapasitas yang sesuai. Kami tidak mau sembarang memilih, karena pengelolaan ini menyangkut kepercayaan publik,” ujar Junaidi.
Ungkapnya, empat perusahaan telah mengajukan company profile mereka sebagai langkah awal penjaringan. Namun, tahapan belum mencapai pengajuan penawaran resmi.
“Setiap perusahaan nanti akan diminta mempresentasikan proposal mereka. Kami punya standar penilaian yang ketat, mulai dari kontribusi mereka kepada Pemprov Kaltim, pembagian pendapatan, hingga kemampuan menjaga kualitas fasilitas,” jelasnya.
Junaidi menekankan bahwa keuntungan finansial bukan satu-satunya tujuan dari kerja sama ini. Lebih dari itu, ia ingin memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan profesionalisme tinggi demi kenyamanan pengguna fasilitas.
“Bukan hanya soal uang, tapi bagaimana fasilitas ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltim,” katanya.
Bagi Pemprov Kaltim, Hotel Atlet tak sekadar aset fisik. Junaidi melihatnya sebagai potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan layanan publik.
“Kami ingin hotel ini menjadi kebanggaan daerah. Jika dikelola dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih luas, tidak hanya meningkatkan PAD tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung sektor pariwisata,” tambah Junaidi.
Namun, ia tak menutup mata pada tantangan besar di depan. Dengan standar ketat yang diterapkan, proses ini bisa memakan waktu lebih lama. Tapi bagi Junaidi, kehati-hatian adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan hasil terbaik.
“Jika ingin hasil optimal, prosesnya tidak boleh buru-buru. Kami tidak ingin gagal dalam langkah besar ini,” tutupnya. (*)
(adv)