Portalsembilan,TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengambil langkah proaktif dalam memerangi stunting dengan mengajak kelurahan dan desa untuk meningkatkan partisipasi dalam Rembuk Stunting. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menekankan pentingnya peran serta kelurahan dan desa dalam upaya pencegahan stunting, yang merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah daerah.
Arianto mengungkapkan bahwa meskipun Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dibentuk di tingkat kabupaten dan kecamatan, keterlibatan desa dan kelurahan tetap menjadi faktor penting. Oleh karena itu, kegiatan Rembuk Stunting yang diadakan oleh Pemkab Kukar diharapkan dapat memperkuat peran serta mereka.
“Kami berkomitmen untuk mendukung desa dalam mengalokasikan anggaran yang tepat untuk inisiatif yang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap penanganan stunting,” kata Arianto.
Dalam kapasitasnya sebagai Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, Arianto juga menyatakan bahwa pemerintah desa sudah diberikan alokasi dana khusus untuk pencegahan stunting. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah mencakup anggaran untuk stunting, termasuk dana untuk pelaksanaan Rembuk Stunting.
Menindaklanjuti pelaksanaan Rembuk Stunting di tingkat kabupaten, Arianto menjamin bahwa DPMD akan terus mengawasi dan memastikan bahwa hasil-hasil diskusi diimplementasikan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. DP2KB telah menetapkan 48 lokus penurunan stunting di Kukar sebagai target utama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program-program terkait. DPMD Kukar akan memprioritaskan lokus-lokus ini dalam program kerjanya, termasuk pembangunan posyandu jika diperlukan.
“Penanganan stunting adalah bagian dari program nasional yang juga mencakup penanggulangan kemiskinan ekstrem. Keterlibatan pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa sangatlah penting. Kami berharap pemerintah desa dapat memberikan perhatian lebih pada program penanganan stunting, terutama karena sudah ada alokasi anggaran yang wajib,” pungkas Arianto. (*)
Adv/DPMD Kukar
