Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (adv)
SAMARINDA, Portalsembilan.com – Ancaman praktik mafia beras menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas pangan di Kalimantan Timur (Kaltim). Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dinilai membuat pengawasan distribusi semakin penting, terutama untuk memastikan ketersediaan beras dan melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Senin (16/11/2026)
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo menilai, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan daerah menghasilkan beras, tetapi juga bagaimana pasokan tersebut didistribusikan hingga ke konsumen.
“Kalau rantai distribusinya tidak diawasi dengan baik, tentu bisa berdampak pada ketersediaan beras di pasaran. Bahkan, kondisi itu juga berpotensi memengaruhi kestabilan harga yang harus ditanggung masyarakat,” ujar Sigit.
Ia mengingatkan, Kaltim masih mendatangkan beras dari sejumlah daerah, terutama Sulawesi dan Jawa. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengawasan peredaran beras di pasaran.
“Kita ini menanam padi, tetapi tetap impor dari Sulawesi dan Jawa. Nah, yang jadi soal, apakah produksi kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?” katanya.
Menurutnya, ketergantungan pasokan dari luar daerah harus menjadi pertimbangan dalam memperkuat pengawasan distribusi pangan. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan beras tersedia, tetapi juga perlu memperhatikan kelancaran penyaluran agar tidak terjadi gangguan dalam rantai perdagangan.
“Praktik mafia beras ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai distribusi pangan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan sendiri hingga merugikan masyarakat. Karena itu, pengawasan harus diperketat agar pasokan dan harga beras tetap terjaga,” tegasnya.
Sigit menilai, pengawasan distribusi dan peningkatan produksi pertanian lokal harus berjalan beriringan. Keduanya memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya mengurangi ketergantungan Kaltim terhadap pasokan dari daerah lain.
“Karena itu, pengawasan perlu berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan produksi pertanian lokal,” sambung Sigit.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap seluruh rantai pasok beras, mulai dari ketersediaan pasokan hingga penyalurannya kepada masyarakat. Dengan pengawasan yang konsisten, potensi gangguan distribusi dapat diantisipasi sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. (ADV DPRD Kaltim/jul)

