Pelantikan 19 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antarwaktu (PAW) dari Kecamatan Muara Ancalong dan Busang. (adv)
KUTAI TIMUR, Portalsembilan.com – Penguatan kelembagaan pemerintahan desa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Sebanyak 19 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antarwaktu (PAW) dari Kecamatan Muara Ancalong dan Busang resmi dilantik untuk mengisi kekosongan keanggotaan sekaligus memastikan fungsi kelembagaan desa tetap berjalan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji dipimpin langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman di Lamin Datun, Kecamatan Muara Ancalong, Minggu (15/11/2026).
Dari total anggota yang dilantik, sembilan orang berasal dari enam desa di Kecamatan Muara Ancalong. Sementara 10 anggota lainnya merupakan perwakilan tujuh desa di Kecamatan Busang.
Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah mengingatkan bahwa jabatan sebagai anggota BPD bukan sekadar kedudukan dalam struktur pemerintahan desa. Lebih dari itu, posisi tersebut merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab besar, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Selamat kepada seluruh anggota BPD PAW yang baru dilantik. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pribadi yang sangat besar, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ucap Ardiansyah.
Ia meminta seluruh anggota yang baru dilantik segera memahami tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya, BPD memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama berkaitan dengan penyaluran aspirasi masyarakat, pengawasan, serta pembahasan dan penyepakatan peraturan desa bersama kepala desa.
Ardiansyah juga menekankan pentingnya penguasaan regulasi. Anggota BPD diminta tidak hanya memahami persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, tetapi juga mengetahui aturan yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas kelembagaan.
“Pahami betul Peraturan Desa, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, hingga Undang-Undang agar setiap keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” tegasnya.
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan menjadi modal penting agar setiap keputusan dan langkah yang dilakukan anggota BPD tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Keberadaan BPD juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Aspirasi warga perlu mendapatkan ruang untuk disampaikan dan dibahas sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, sembilan anggota BPD PAW dari Kecamatan Muara Ancalong berasal dari Desa Kelinjau Ulu, Kelinjau Ilir, Senyiur, Muara Dun, Long Tesak, dan Long Poq Baru.
Mereka terdiri dari Sapi’i dan Sery Yati dari Kelinjau Ulu, Asnawaty dari Kelinjau Ilir, Nordin dari Senyiur, Muhamad Arsat dari Muara Dun, Jumardi dan Jeri Pradana dari Long Tesak, serta Faisal Rahman dan Alim Yusuf dari Long Poq Baru.
Sedangkan 10 anggota dari Kecamatan Busang berasal dari Desa Long Pejeng, Kebo Ilir, Long Bentuq, Long Nyelong, Rantau Sentosa, Long Lees, dan Mekar Baru.
Mereka yakni Welli, Lin Noh Heng, Siti Halidah, Erwin, Sapri S, Aman Lian, Jessi Nurlia, Laing, Darlisnawati, dan Robert Lending.
Salah satu anggota yang dilantik, Sery Yati, mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi bagian dari BPD Desa Kelinjau Ulu. Ia menyatakan siap menjalankan tugas sekaligus membangun kerja sama dengan pemerintah desa.
“Kami sangat bersyukur bisa diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi bagian dari BPD. Ke depan, kami siap bekerja dengan baik dan bersinergi bersama pemerintah desa demi kemajuan masyarakat,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Robert Lending dari Desa Mekar Baru. Ia menilai kepercayaan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kutim Siti Robiah Ardiansyah, Kepala Dinas Sosial Kutim Ernatan Hadi Sujito, Camat Muara Ancalong Saberan Nete, Camat Busang Uleh Juk, serta sejumlah pejabat dan unsur Forkopimcam.
Dengan terisinya 19 posisi tersebut, BPD di masing-masing desa diharapkan dapat kembali menjalankan tugas secara optimal. Sinergi antara BPD, kepala desa, dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan warga. (ADV Diskom Kutim/Arie)

