Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim.
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kota Balikpapan kembali menjadi perhatian serius DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, menegaskan bahwa keberadaan kader posyandu merupakan garda terdepan yang menentukan efektivitas program pemerintah dalam menekan angka stunting.
Menurut Iim, pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai langkah yang cukup maksimal, mulai dari pemberian makanan tambahan (PMT) hingga sosialisasi kepada masyarakat. Namun, semua program itu tidak akan berjalan optimal tanpa peran kader posyandu.
“Penanganan stunting ini saya pikir upaya pemerintah sudah maksimal. Tapi ujung tombaknya itu ada di kader posyandu. Semua program, mulai dari pemberian makanan tambahan sampai edukasi kesehatan, mereka yang mengerjakan di lapangan,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Selasa (5/8/2025).
Politikus ini juga menekankan bahwa masalah stunting bukan hanya sebatas kurangnya asupan gizi. Faktor psikologis ibu hamil, terutama kondisi kesehatan mental, berpengaruh besar terhadap perkembangan anak.
“Bukan sekadar makanan. Kadang makanan tersedia, tapi karena ibu stres dengan masalah rumah tangga, makanan itu tidak termakan. Dampaknya besar terhadap kondisi janin maupun anak,” jelasnya.
Selain itu, akurasi data stunting di lapangan menjadi perhatian khusus. Iim menilai pendataan yang tidak presisi bisa menimbulkan gambaran yang salah terkait jumlah kasus stunting.
“Pendataan harus benar-benar tepat. Cara pengukuran tinggi dan berat badan anak, misalnya, harus sesuai standar. Jadi kader posyandu perlu dibekali pelatihan memadai supaya datanya valid,” terangnya.
Meski memiliki peran vital, Iim menyoroti bahwa para kader posyandu selama ini hanya bermodalkan semangat sosial tanpa imbalan yang layak. Hal itu dinilainya berbeda dengan profesi lain yang sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“Kader posyandu ini perlu diberi insentif. Seperti guru ngaji atau marbot masjid saja sudah ada insentifnya, masa kader yang jadi ujung tombak kesehatan masyarakat belum mendapatkannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, insentif bukan sekadar soal finansial, tetapi bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka. Dengan adanya dukungan tersebut, kader akan lebih termotivasi dalam menjalankan tugas.
“Kalau mereka diberi insentif, tentu semangatnya meningkat. DPRD akan terus mendorong agar ada alokasi anggaran khusus dalam pembahasan APBD mendatang,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Balikpapan diharapkan segera menindaklanjuti usulan ini agar program penanganan stunting semakin efektif, seiring dengan target nasional penurunan prevalensi stunting yang dicanangkan pemerintah pusat. (ADV/DPRD Balikpapan)
