Portalsembilan.com, Kukar – Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara (Dispar Kukar) kini mengubah strategi pengembangan desa wisata dengan menekankan keterlibatan langsung pejabat teknis di lapangan, demi mendorong kemajuan pariwisata yang lebih nyata dan berdaya saing.
Langkah ini diambil untuk menghindari pendekatan yang terlalu administratif, yang selama ini dinilai kurang efektif dalam menjawab tantangan riil dan potensi lokal desa wisata. Terobosan tersebut diterapkan di berbagai kawasan, termasuk di wilayah potensial seperti Kecamatan Tenggarong Seberang yang belum tergarap secara maksimal.
Sugiarto, Sekretaris Dispar Kukar, menjelaskan bahwa selama ini banyak kebijakan dan program pengembangan desa wisata disusun tanpa didasarkan pada observasi langsung di lapangan.
“Pejabat harus mulai terbiasa hadir di lapangan, melihat langsung kondisi dan mendengar aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, pengembangan sektor wisata desa tidak bisa disusun hanya dari balik meja. Pendekatan yang terlalu jauh dari masyarakat kerap menghasilkan program yang tidak sesuai kebutuhan dan gagal mendorong kemajuan.
“Kalau kita hanya menyusun program dari balik meja, hasilnya tidak akan maksimal dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan desa,” jelas Sugiarto.
Ia menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hingga masyarakat lokal, agar proses pengembangan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga partisipatif dan berkelanjutan.
“Pendekatan kolaboratif menjadi jalan terbaik agar setiap elemen bisa berkontribusi secara nyata dalam pembangunan pariwisata,” tambahnya.
Dalam praktiknya, Dispar Kukar kini fokus pada peningkatan kapasitas SDM desa. Pendampingan teknis bukan hanya sebatas monitoring, tetapi juga menjadi fasilitator untuk menghubungkan potensi desa dengan kebijakan pembangunan sektor pariwisata.
“Setiap desa tentu punya keunikan dan ciri khas. Peran pendamping lapangan adalah menjembatani hal itu dengan arah kebijakan yang ada di dinas,” terangnya.
Untuk itu, program pelatihan dan pembinaan yang lebih spesifik sedang disusun. Fokusnya adalah agar kebijakan tidak hanya bersifat makro, tetapi benar-benar membumi dan menyentuh kebutuhan pelaku wisata di desa.
Menurut Dispar Kukar, pembangunan pariwisata berbasis komunitas bukan hanya meningkatkan sektor wisata itu sendiri, tetapi juga menjadi salah satu cara efektif membangkitkan perekonomian lokal.
“Dengan optimalisasi peran pejabat sebagai pendamping teknis, diharapkan potensi wisata desa di Kukar bisa tumbuh konsisten dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tutup Sugiarto.
Adv/Dispar Kukar
