Portalsembilan.com, Kutai Kartanegara – Suasana demokrasi kembali hidup di Kutai Kartanegara (Kukar). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kukar bersama masyarakat menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kukar, Senin (1/9/2025). Dengan pengawalan ketat aparat keamanan, aspirasi mereka tersampaikan tanpa gesekan.
Dalam aksinya, massa membawa 12 tuntutan strategis. Di antaranya, penolakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penghapusan tunjangan legislatif dari pusat hingga daerah, serta desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat.
Isu pendidikan juga mendapat perhatian. Mahasiswa menuntut peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta perbaikan fasilitas pendidikan di wilayah 3T (tertinggal, terpencil, terluar). Mereka juga menyerukan pencabutan undang-undang yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, penghentian tindakan represif terhadap masyarakat, dan penciptaan kebijakan pro-rakyat.
Tuntutan lain meliputi penghentian oligarki politik, penegakan supremasi hukum, penyelesaian konflik agraria, penghentian kejahatan ekologis, hingga reformasi Polri.
Ketua Aliansi Mahasiswa Kukar, Wawan, menegaskan aksi ini lahir dari kegelisahan masyarakat dan mahasiswa.
“Kami ingin tuntutan ini diimplementasikan, bukan hanya ditampung. Jika tidak ada realisasi nyata, kami akan kembali turun dengan jumlah massa lebih besar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keberadaan tambang ilegal di Kukar yang dinilai merugikan negara dan masyarakat.
“Tambang ilegal tidak bayar pajak, tapi memakai fasilitas daerah. Aparat harus tegas menindak oknum yang terlibat,” tambahnya.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kukar bersama sejumlah anggota dewan. Sebagai bentuk komitmen, pihak DPRD menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menindaklanjuti 12 poin tuntutan yang disampaikan.
“Kami siap mengawal aspirasi ini. Semua masukan akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan ke depan,” tegas Ketua DPRD Kukar.
Kapolres Kukar, AKBP Khairul Basyar, turut hadir dan menyampaikan apresiasi atas jalannya aksi yang berlangsung aman. Sebanyak 644 personel gabungan TNI, Polri, dan unsur terkait diterjunkan untuk memastikan keamanan tetap kondusif.
“Sejak keberangkatan massa dari kampus hingga tiba di DPRD, semuanya berjalan tertib. Kami instruksikan pengamanan dilakukan secara humanis,” jelasnya.
Usai menyampaikan tuntutan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Sebagian melanjutkan konsolidasi ke Samarinda untuk menyuarakan isu serupa di tingkat provinsi. (Yeni Adhayanti)
