Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono.
portalsembilan.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, memberikan sorotan tajam terhadap dinamika perubahan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, sekaligus menyinggung pola pembangunan infrastruktur jalan di Kota Minyak.
Menurut Budiono, perubahan dalam KUA-PPAS merupakan hal yang wajar dan sudah diatur dalam mekanisme penyusunan anggaran. Dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kemudian dibahas dalam KUA-PPAS, hingga ditetapkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Memang ada pos-pos anggaran yang berkurang dan ada juga yang bertambah. Faktor utamanya adalah dana transfer dari pusat maupun bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim. Selain itu, perubahan bisa terjadi karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai menjelang akhir tahun. Jika itu terjadi, maka penyesuaian anggaran harus dilakukan,” jelas Budiono pada Senin (11/8/2025)
Ia menekankan bahwa penyesuaian ini bukan berarti melemahkan program pembangunan, melainkan justru untuk menjaga agar kinerja pemerintah tetap berjalan sesuai target. Namun demikian, dirinya mengkritisi pola pembangunan jalan yang akhir-akhir ini lebih banyak menggunakan sistem pengecoran dibandingkan pengaspalan.
Budiono mengungkapkan bahwa pembangunan jalan cor dengan ketebalan 10 cm memang terlihat kokoh, tetapi dalam jangka panjang dapat menimbulkan persoalan bagi warga. “Kalau dua tahun berturut-turut dicor, rumah warga bisa lebih rendah dibanding permukaan jalan, dan itu berpotensi mengganggu akses. Sementara itu, jika menggunakan aspal dengan ketebalan 5 cm, selain lebih fleksibel, juga lebih tahan lama,” tegasnya.
Selain aspek teknis, Budiono juga menyinggung pentingnya pemerataan kesempatan kerja bagi pengusaha lokal. Dengan pola pengaspalan, baik perusahaan penyedia hotmix maupun ready-mix dapat bersama-sama menikmati pekerjaan. Sedangkan dengan pengecoran, hanya segelintir pihak saja yang terlibat.
Budiono menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawasi penyesuaian pembiayaan dan belanja daerah agar tetap berpihak pada masyarakat. Ia berharap pemerintah kota dapat lebih bijak dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tujuan akhir dari setiap kebijakan anggaran dan pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. DPRD akan memastikan bahwa KUA-PPAS yang sudah disepakati benar-benar dijalankan sesuai semangat itu,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
