Portalsembilan.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mendapat apresiasi positif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar secara virtual pada Senin (14/7/2025). Penilaian ini diberikan setelah Kukar dinyatakan masuk dalam kategori daerah aman dalam pengendalian inflasi, berdasarkan hasil evaluasi terkini Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Rakornas tersebut diikuti oleh jajaran Pemkab Kukar dari ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Jalan Robert Wolter Mongisidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong.
Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kukar, Haryo Martani, menyampaikan bahwa hasil IPH menunjukkan ketersediaan barang dan kestabilan harga kebutuhan pokok di Kukar masih berada dalam batas wajar.
Artinya, barang-barang tersedia dan harga-harga yang dijual di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara, masih dalam batas wajar, ujar Haryo usai mengikuti Rakornas.
Ia menjelaskan, harga kebutuhan pokok yang ditemukan di lapangan masih sesuai dengan Tingkat Acuan Tertinggi (TAT) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Stabilitas ini menunjukkan efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemkab Kukar dalam mengendalikan inflasi.
Dalam menjalankan pengendalian inflasi, Pemkab Kukar mengacu pada prinsip 4K, yaitu:
Keterjangkauan harga
Ketersediaan pasokan
Kelancaran distribusi
Komunikasi efektif
“Langkah itu telah kami laksanakan dan tercatat di Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, kami dinilai telah menjalankan arahan pusat dengan baik, tegas Haryo.
Terkait kebijakan baru dari pemerintah pusat, Haryo mengungkapkan bahwa daerah diminta segera menyerap beras SPHP dari Bulog untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga di pasar.
“Bulog sudah diberi izin untuk mengeluarkan beras SPHP. Daerah yang harga berasnya berpotensi naik diminta segera menyerap stok dari Bulog,” jelasnya.
Harga beras SPHP ditetapkan sebagai berikut:
Harga dari Gudang Bulog: Rp11.300/Kg
Harga Eceran Tertinggi (HET): Rp13.100/Kg
Haryo menambahkan bahwa pengambilan langsung dari gudang dapat menekan biaya distribusi sehingga harga tetap sesuai HET.
Selain isu inflasi, Rakornas juga membahas program strategis nasional “3 Juta Rumah”. Meski program ini tidak berada langsung di bawah tanggung jawab Bagian Ekonomi, Pemkab Kukar menyatakan dukungannya.
“Program itu bukan dibidangi langsung oleh kami. Tapi kami sudah berupaya mengundang pihak yang membidangi, yaitu Perkim melalui Prokom. Namun sayangnya mereka tidak hadir dalam rapat hari ini,” ungkapnya.
Kendati demikian, Pemkab Kukar tetap menyatakan kesiapan untuk mendukung program tersebut jika ada tindak lanjut dari pemerintah pusat.
Menutup keterangannya, Haryo menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Kukar terus berjalan optimal berkat koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan program yang konkret. Ia berharap sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat, tidak hanya dalam mengendalikan inflasi tetapi juga dalam mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh. (Yeni Adhayanti)
