Portalsembilan.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperketat aturan penyaluran bantuan wisata dengan hanya mengalokasikannya kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang telah terdaftar resmi dan memiliki rekam jejak kegiatan yang aktif.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pengembangan objek wisata desa.
Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dispar Kukar, M. Ridha Fatrianta, menjelaskan bahwa bantuan dari Pemkab Kukar hanya diperuntukkan bagi Pokdarwis yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati serta secara konsisten melaporkan aktivitas wisata setiap triwulan.
“Silakan ajukan bantuan, tapi pastikan Pokdarwis sudah terverifikasi dan memiliki legalitas yang lengkap,” kata Ridha, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/6/2025).
Menurutnya, proses pengajuan akan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan untuk menilai kondisi aktual di destinasi wisata serta urgensi kebutuhan kelompok pengelola.
“Kami tidak hanya lihat proposal, tapi juga turun langsung ke lapangan. Pokdarwis yang benar-benar aktif dan memiliki potensi, itulah yang kami bantu,” jelasnya.
Jenis bantuan yang diberikan Dispar Kukar sangat beragam. Tenda glamping untuk desa wisata alam, banana boat dan diving set untuk kawasan wisata air, hingga sepeda wisata untuk jalur-jalur eksotik pedesaan.
“Bantuan kami sesuaikan dengan potensi dan rencana pengembangan masing-masing desa. Tidak semua sama,” tambah Ridha.
Ia menyebut, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Bupati Kukar untuk memperkuat pembangunan pariwisata berbasis komunitas. Dengan Pokdarwis sebagai ujung tombak, masyarakat desa dapat menjadi pelaku utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau kelompoknya solid, sadar akan perannya, maka sektor wisata akan hidup dan berdampak luas ke pelaku UMKM dan warga sekitar,” tegasnya.
Pihaknya pun berharap agar bantuan yang sudah disalurkan bisa dirawat dengan baik dan digunakan secara optimal, karena hal ini akan menjadi penentu keberlanjutan operasional objek wisata.
“Jangan sampai setelah dapat alat, tidak dirawat. Itu sayang sekali, padahal bisa jadi sumber pemasukan jangka panjang,” ujarnya mengingatkan.
Ridha menekankan bahwa ke depan, hanya Pokdarwis yang serius, aktif, dan tertib administrasi yang akan mendapatkan prioritas dalam program bantuan.
“Kami bukan hanya ingin bantu, tapi ingin dampaknya nyata. Kalau kelompoknya tidak aktif, bagaimana wisata desa bisa berkembang?” tutupnya.
Adv/Dispar Kukar
